Kaesang Datangi PGI, Leonardo Sirait Bukti Nyata PSI Serius Cegah Intoleransi dan Korupsi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Calon Legislatif (Caleg) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yakni Leonardo Pandapotan Sirait angkat suara ketika kunjungan Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep bersama jajaran pengurus PSI bertemu dengan pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI.

Kaesang bertemu langsung dengan Ketum PGI Pendeta Gomar Gultom dan meminta nasihat kepadanya.

Nasihat yang dimaksud Kaesang adalah bagaimana cara mencegah intoleransi dan korupsi agar tidak merajalela di Indonesia.

Menurut Sirait ini adalah bukti bahwa PSI tetap totalitas memandang merajalela intoleran di Indonesia.

"PSI peduli dengan rakyat yang susah beribadah, dikit - dikit disegel, dikit - dikit alasan izin dan SKB 2 menteri, intoleransi berkembang subur di Indonesia," ungkap Leonardo seperti dikutip dalam keterangan resmi PSI, Rabu (4/10/2023).

Ia menyebutkan, di tahun ini saja, ada beberapa kasus intoleransi terjadi di Indonesia. Dari Januari 2023 sudah berapa gereja yang disegel ataupun ditutup karena alasan yang tidak masuk akal, 

"Padahal beribadah sudah wajib dilindungi oleh Undang-Undang Konstitusi, bahkan Presiden Joko Widodo sudah kasih kode keras waktu Februari 2023 kemarin, Presiden Joko Widodo memperingatkan polemik izin bangunan rumah ibadah kepada seluruh kepala daerah," sebut Sirait.

Sebelumnya, lanjut Sirait, Presiden Joko Widodo menyerukan kata "hati-hati" berulang kali di hadapan kepala daerah se-Indonesia terkait dengan penerapan kebebasan beragama ini, yang semestinya dijamin konstitusi

"Ini masih terjadi lagi, ini yang sudah viral aja banyak, tempat ibadah disegel dan dibubarin, itu karna viral ya, artinya yang nggak viral masih banyak lagi donk," ujarnya.

Sirait juga menyoroti terkait penyegelan kapel GBI di Cinere Depok, karena persoalan perizinan.

"Kapel yang digeruduk massa sekitar 50-60 orang warga setempat diberitakan menolak mentah-mentah keberadaan kapel ini, padahal kapel itu hanya persekutuan doa, malah digeruduk," ucapnya.

Sirait menyebutkan, bahwa warga menggeruduk dan mendorong pagar Kapel yang berupa bangunan ruko.

Persyaratan administrasi yang dipahami oleh masyarakat yang menggeruduk adalah soal izin.

Kapel ini mereka anggap gereja dan karenanya izin sesuai dengan SKB 2 mentri yang dikeluarkan tahun 2006 harus menempuh izin dengan prosedur tertentu.

"Pihak Kapel konon sudah meminta izin namun izin yang diurus mungkin bukan izin mendirikan gereja karena kapel bukanlah gereja dalam perspektif Kristiani," sebut Sirait.

Peristiwa Kapel GBI ini sebenarnya bukan hal pertama kali terjadi di wilayah Depok. Ada peristiwa serupa tahun 2022, di mana dugaan tindakan diskriminatif pada siswa SMAN 2 Depok terjadi dalam hal kegiatan Rohani Kristen mereka.

Peristiwa ini kemudian diakhiri dengan surat pernyataan pembina Rohani Kristen yang menyatakan jika tidak ada diskriminasi di SMAN 2 Depok.

Saya berpandangan jika peran pemerintah memang kurang clear soal rumah ibadah ini. Kementerian Agama terutama kantor-kantor wilayahnya nampaknya tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat umum soal aturan dan kesepakatan tentang pembangunan rumah ibadah.

Apa kategori rumah ibadah itu sendiri harus benar-benar dijelaskan oleh kantor-kantor wilayah Kementerian Agama sehingga di kalangan masyarakat tidak timbul persepsi yang salah soal rumah ibadah.

Belajar dari kasus Depok, masyarakat menganggap bahwa setiap ruang yang dijadikan sebagai tempat ibadah, rumah, kantor atau lainnya, itu dipahami sebagai rumah ibadah.

Padahal Kapel dalam definisi kalangan Kristiani itu bukan gereja, atau bisa dikategorikan sebagai bukan rumah ibadah resmi, hanyalah persekutuan doa.

Sirait mengatakan, kasus intoleransi di Indonesia senantiasa merupakan tanggung jawab kita semua warga Indonesia, terutama anak - anak muda yang harus peduli akan toleransi di negeri ini.

Pria Caleg PSI Dapil 9 (Kecamatan Kalideres, Cengkareng dan Tambora) ini meminta jangan biarkan negara Indonesia kalah oleh sejumlah oknum yang berpaham radikal. Jangan biarkan bibit intoleran di Indonesia berkembang.

Ia berharap, Kementerian Agama bertanggung jawab untuk menjelaskan persoalan intoleransi karena keberadaan Kementerian Agama ini memang salah satunya ditujukan untuk menangani masalah keharmonisan dan toleransi beragama.

"Jangan setiap ada masalah beginian, jawaban Menteri Agama selalu sama dan tidak ada penyelesaian.

Komitmen mencegah intoleransi dan korupsi tetap dipegang oleh seluruh kader PSI hingga seterusnya. Untuk mewujudkan hal itu, tentu perlu dimulai dari sikap anak - anak muda, salah satunya apa yang disampaikan Ketum PSI Kaesang saat bertemu Ketum PGI.

"Saya bilang berpolitik dengan gembira dan dengan santun, tapi kami ini masih butuh nasihat yang banyak Pak Pendeta," ungkap Kaesang.

Dalam pertemuan dengan Ketum PGI, Kaesang juga memohon bimbingan, nasihat serta dukungan agar PSI bisa melakukan visi PSI, yakni mencegah intoleransi dan korupsi di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, bahwa saat ini PSI sedang berjuang untuk membawa Indonesia ke arah lebih baik.

Grace yakin bahwa untuk mengubah Indonesia kita harus masuk kedalam sistem. Grace juga menjelaskan kepada Ketum PGI, bahwa di awal tahun ini PSI telah menggugat SKB 2 Menteri ke Mahkamah Agung, tetapi gugatannya ditolak.

"Tapi nggak papa kita memang udah siap kalaupun ditolak yang penting maju terus, supaya terus disuarakan dan dengan bangga PSI mau bilang bahwa hampir lima tahun menjabat nggak ada anak-anak yang terkena kasus korupsi jadi semoga ini jadi pelayanan kita semua di dunia yang nyata seperti," tandas Grace.