Daerah Otonomi Baru
Kang Toleng Sangat Kecewa Cikampek Tidak Masuk Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru
Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati atau Kang Toleng sedikit kesal, Cikampek tak masuk pemekaran.
Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati mengaku kecewa Cikampek tidak masuk dalam Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB).
Meskipun demikian, dia meminta agar Komite Percepatan Pembentukan Daerah Otonom Baru (KPPDOB) Kota Cikampek tetap bersemangat dalam memperjuangkan kepentingan daerah mereka.
Baca juga: Anggota Komisi 1 DPR Yan Permenas Sebut Masyarakat Papua Dukung Daerah Otonomi Baru
"Kota Cikampek hingga saat ini belum diusulkan menjadi CDPOB. Maka kita akan terus dorong itu," kata Rahmat pada Jumat (15/9/2023).
Kang Toleng sapaannya mengungkapkan, Jawa Barat butuh banyak pemekaran daerah otonomi baru.
Sebab sejumlah permasalahan serius yang dihadapi oleh Jawa Barat dalam bidang fiskal.
Menurutnya, terdapat ketidakadilan yang dirasakan oleh Jawa Barat dalam berbagai aspek sosial dan politik, terutama terkait dengan pemekaran wilayah.
Baca juga: Karena Beda Agama, Siswi Kelas II SDN di Jomin Cikampek Dibully Guru dan Kepsek Hingga Dipukuli
"Populasi Jawa Barat hampir mencapai 50 juta jiwa, provinsi ini hanya diurus oleh 27 kepala daerah," ujarnya.
"Akibatnya, dana transfer APBN yang diterima oleh Jawa Barat hanya sebesar Rp 48 triliun," imbuhnya.
Menurut Kang Toleng, perbandingannya dengan Jawa Timur yang diurus oleh 38 kepala daerah menunjukkan perbedaan sekitar Rp 6 triliun.
"Inilah yang kami maksud dengan ketidakadilan dari segi fiskal," ujarnya.
Selain itu, Kang Toleng juga menyoroti jumlah desa di Jawa Barat.
Dengan populasi mencapai 50 juta jiwa, Jawa Barat hanya memiliki 5.300 desa.
Sedangkan di Jawa Tengah, dengan populasi 34 juta jiwa, terdapat 7.800 desa.
Hal ini mempengaruhi alokasi dana desa, di mana rata-rata setiap desa di Jawa Tengah menerima lebih banyak bantuan dari APBN dibandingkan dengan desa-desa di Jawa Barat.
Kang Toleng menjelaskan bahwa di Jawa Barat, dana desa masih banyak digunakan untuk kebutuhan infrastruktur dasar seperti irigasi dan pembangunan jalan.

												      	
				
			
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.