Pemprov DKI Harus Kasih Subsidi Warga Eks Rusunawa Marunda yang Direlokasi ke Nagrak

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta harus memberikan subsidi kepada warga eks Rusunawa Marunda Blok C1-C5 Jakarta Utara yang direlokasi ke Rusunawa Nagrak.

Sebanyak 451 KK direlokasi pasca atap dek beton Blok C5 Rusunawa Marunda ambruk pada Rabu (30/8/2023) lalu.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana menyarankan, agar warga eks Rusunawa Marunda mendapat subsidi.

Politisi PSI DPRD DKI Jakarta ini menyebut, kepindahan mereka ke Rusunawa Nagrak karena keadaan.

“Saya menyarankan subsidi selisihnya karena ini kan bukan pilihan mereka, ini hasil dari kelalaian Dinas Perumahan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dalam pengelolaan,” kata Justin pada Selasa (12/9/2023).

Hal itu dikatakan Justin saat mengetahui keluhan warga soal tarif sewa Rusunawa Nagrak lebih tinggi dibanding Rusunawa Marunda.

Bagi warga terprogram Pemprov DKI, tarif di Rusunawa Marunda sebesar Rp 157.000 per bulan, kalau masyarakat umum Rp 300.000, sedangkan Rusunawa Nagrak Rp 765.000 per bulan.

“Jadi kalaupun ada selisihnya paling tidak itu ya disubsidi,” imbuhnya.

Mengenai atap roboh, kata dia, DPRKP DKI Jakarta telah memiliki anggaran yang tidak kurang dan di masing-masing rusunawa sudah punya anggarannya juga.

Justin meyakini Anggaran ini tidak kurang untuk perawatan Rusunawa Marunda dan dengan pengelolaan yang baik semestinya atap ambruk tidak terjadi, sekaligus kerusakan bisa terdeteksi.

Baca juga: Penghuni Rusunawa Marunda Direlokasi Akibat Atap Ambruk, Pengelola Berdalih Sudah Direncanakan

“Kalau sudah tidak aman ya tidak aman, ini sebenarnya membuka peluang untuk masyarakat membuat gugatan kepada dinas perumahan, kepada UPT-nya. Saya harap dinas ini tidak bermain-main dengan anggaran yang sudah mereka pegang,” jelasnya.

Menurut dia, pengelolaan dan penjagaan aset daerah harus diprioritaskan apalagi sudah ada yang menghuni Rusunawa tersebut.

Pemerintah daerah mestinya juga bersyukur tidak ada korban sama sekali dari insiden tersebut.

“Kalau ada satu korban terlalu banyak, tapi memang banyak sekali dinas dinas ini dalam hal pengelolaan aset daerah ini sangat buruk. (Kayak) Dinas Pertamanan lah, makam aja dibikin kandang sapi, viral kan tuh di kawasan Prumpung viral dulu baru dibersihkan, memangnya ada tiba-tiba di situ? Kan nggak,” ucapnya.

Karena itu, dalam pengelolaan aset para organisasi perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) harus dievaluasi.

Baca juga: Pemprov DKI Relokasi Ratusan Penghuni Rusunawa Marunda ke Bekas Tempat Isolasi Pasien Covid-19