TNI Kerahkan Jet Tempur dan Kapal Perang untuk Amankan Delegasi KTT ke-43 ASEAN

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - TNI mengerahkan sejumlah jet tempur dan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam rangka pengamanan sampai kepulangan delegasi KTT ke-43 2023 ASEAN

"(Pengamanan) sampai delegasi pulang dan sampai H+2 dari tanggal 7 sampai tanggal 9, sehingga nanti termasuk KRI yang melakukan penyekatan di Utara Jawa," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

"TNI AU yang stand by pesawat tempur di Halim maupun di Makassar. Nanti akan tetap stand by sampai H+2," ucap Yudo.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, terdapat dua kloter dalam kepulangan para delegasi.

Yakni ada para delegasi yang melakukan perjalanan pulang ke negara masing-masing pada Kamis (7/9/2023) dan Jumat (8/9/2023).

"Ada kepulangan kurang lebih ada 18 delegasi dan besok kemungkinan 11 delegasi," kata Listyo Sigit.

Listyo Sigit memastikan pengamanan masih tetap dilakukan sampai kegiatan KTT ke-43 ASEAN benar-benar berakhir.

Baca juga: Asyiknya Retno Marsudi Bersama Erick Thohir dan Basoeki Joget Bareng di Gala Dinner KTT ASEAN 2023

"Sampai dengan seluruh rangkaian ditutup oleh Bapak Presiden dan seluruh delegasi kembali meninggalkan Indonesia ke negaranya masing-masing," ujar Listyo Sigit.

Panglima TNI-Kapolri Minta Maaf

Selain itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo minta maaf atas kemacetan yang terjadi di beberapa ruas jalan Jakarta karena rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN.

"Saya mohon maaf karena memang ini perhelatan negara yang kita pertaruhkan untuk menjaga keamanan para pemimpin negara," kata Yudo.

"Sehingga perlu pengamanan-pengamanan yang mungkin ada yang mengganggu kegiatan rutin masyarakat," ujar Yudo.

Hal senada dikatakan Listyo Sigit.

Baca juga: Perhatian, Pemkab Tangerang Terapkan Ganjil Genap saat KTT ASEAN 2023 di Jalan Menuju Jakarta

"Seperti yang disampaikan bapak Panglima, mohon maaf karena kemarin kami harus melakukan rekayasa dan penutupan ruas jalan. Karena ini memang bagian dari standar pengamanan," kata Listyo Sigit.

"Khususnya high level atau kepala negara yang harus kami amankan. Sehingga kami melakukan rekayasa lalin mengakibatkan beberapa ruas di jalur alternatif mengalami penumpukan," ujar Listyo Sigit.