Atang Trisnanto Ketua DPRD Kota Bogor: 6 Tahun Insentif RT dan RW Tak Berubah, 2024 Naik

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyampaikan catatan penting tentang hasil pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

Atang menyatakan bahwa telah disepakati kenaikan insentif untuk seluruh kader posyandu dan BOP RT dan RW di Kota Bogor.

Kenaikan insentif tersebut telah disepakati Badan Anggaran DPRD Kota Bogor dengan TAPD Kota Bogor.

Kenaikan BOP ini merupakan ikhtiar dari DPRD Kota Bogor yang menilai kinerja para aparatur di wilayah perlu mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya, sebab sudah enam tahun lamanya tidak ada kenaikan BOP.

“Mereka ini ujung tombak di wilayah. Kita sangat terbantukan. Selama 6 tahun belum naik, jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi dan disepakati kenaikannya,” kata Atang, Senin (1/9/2023).

Catatan lainnya, lanjut Atang, Banggar DPRD Kota Bogor meminta kepada TAPD Kota Bogor untuk melakukan penyesuaian anggaran terhadap program prioritas dan strategis saat pembahasan RAPBD tahun 2024, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan manfaat di masyarakat.

"Badan Anggaran DPRD Kota Bogor meminta kepada TAPD Kota Bogor agar melakukan penyesuaian kembali besaran pagu dana transfer pusat dan daerah, serta bantuan Pemerintah Provinsi, melalui koordinasi segera dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tuturnya.

Disepakati PAD Rp 2,7 Triliun

DPRD Kota Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor, akhirnya menyepakatai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024.

Persetujuan tersebut diambil pada rapat paripurna yang dilangsungkan pada, Kamis (31/8/2023).

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyebutkan bahwa berdasarkan hasil rapat kerja antara Banggar DPRD Kota Bogor dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bogor (TAPD) disepakati pendapatan daerah sebesar Rp2,7 triliun, belanja daerah Rp2,9 triliun dan pembiayaan daerah Rp215 miliar.

"Kita menyepakati ada kenaikan target PAD karena masih ada beberapa yang masih bisa digali, diharapkan dapat mengcover belanja daerah yang urgen seperti sarana pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur wilayah, dan bantuan sosial masyarakat melalui skema program di masing-masing SKPD," ujar Atang.

Sebagaimana diketahui, karena waktu pembahasan yang beririsan, ada beberapa alokasi besaran dana transfer pusat, transfer daerah, maupun bantuan keuangan propinsi yang masih menunggu kepastian tambahan dari Pemerintah Pusat maupun Propinsi.

“Terakhir, Banggar DPRD Kota Bogor, meminta TAPD agar lebih konsisten terhadap program prioritas dan strategis sesuai dengan tahapan pembahasan mulai dari RKPD, KUA PPAS dan RAPBD,” tutup Atang.