Kasus ISPA di DKI Jakarta Tembus 100 Ribu Orang, Heru Budi Minta Warga Waspada

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkap, kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) di Ibu Kota mengalami kenaikan. Kasus ini naik karena adanya perubahan musim, termasuk polusi udara di Jakarta.

“Iya ada kenaikan, tapi tetap ditangani oleh Puskesmas tapi ISPA-nya kan masih ringan,” ujar Heru di Balai Kota DKI pada Selasa (29/8/2023).

Heru mengatakan, penyampaian dari Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin memang benar, kasus ISPA di Jakarta naik. Berdasarkan data yang dia punya, ada kenaikan di kisaran 24-31 persen.

“Khususnya balita, jadi kami mengimbau anak-anak kecil kalau keluar rumah bisa menggunakan masker,” kata Kepala Sekretariat Presiden RI ini.

Baca juga: Ini Lokasi Penemuan Jasad Imam Masykur di Sungai Citarum Karawang usai Dibuang Oknum Paspampres

Diberitakan sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat ada sekitar 100.000 warga setempat yang mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).

Meski demikian, Dinkes memastikan bahwa kejadian itu bukan karena polusi udara yang saat ini ramai diperbincangkan.

“(ISPA) lebih pengaruh ke (perubahan) iklim,” ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama pada Selasa (15/8/2023).

Ngabila mengatakan, dampak polusi udara biasanya lebih banyak mengarah ke penyakit kronis atau penyakit tidak menular.

Mulai dari radang paru, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), asma dan penyakit sirkulasi darah seperti hipertensi dan jantung.

Baca juga: Minimalkan Polusi, Dinas LH Lakukan Hujan Buatan, Uji Emisi hingga Ajak Warga Naik Transportasi Umum

“Oleh karena itu untuk mengantisipasi sebaiknya kalau keluar dari ruangan tertutup menuju ruangan terbuka menggunakan masker. Selama musim pancaroba ini, jaga imunitas kita tetap baik dengan makan yang cukup dan bergizi juga berolahraga,” katanya.

Berdasarkan data yang dia punya, kasus ISPA DKI Jakarta dari Januari sampai Juni berada di kisaran 100.000 kasus.

Rinciannya, Januari ada 102.609 kasus; Februari 104.638 kasus; Maret 119.734 kasus; April 109.705 kasus; Mei 99.130 kasus dan Juni 102.475 kasus.

“Tidak ada kenaikan kasus ISPA yang bermakna sejak bulan April sampai Juli 2023,” ucapnya. 

Dinas LH Lakukan Hujan Buatan

Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta menyatakan faktor meteorologi turut mempengaruhi kualitas udara Jakarta saat memasuki musim kemarau beberapa waktu lalu.

Faktor lain yang menyebabkan musim kemarau semakin panjang dan memperparah kualitas udara adalah fenomena el nino pada tahun 2023.

Kepala Dinas LH DKI, Asep Kuswanto menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memulihkan kualitas udara di Jakarta.

Bahkan Dinas LH DKI Jakarta mengajak seluruh pejabat pemerintah dan lapisan masyarakat turut berpatisipasi perbaiki kualitas udara.

"Berbagai bentuk dari respons cepat Pemprov DKI Jakarta untuk memulihkan kualitas udara ini dengan melibatkan masyarakat," ucapnya, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Menteri LHK Akui PLTU Jadi Salah Satu Sumber Polusi Udara di Jakarta

Menurut Asep, pihaknya telah menyiapkan langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk perbaiki kualitas udara.

Beberapa langkah sudah dilakukan seperti melalukan uji emisi kepada seluruh kendaraan yang ada di Jakarta.

Bahkan, kendaraan yang tidak lulus uji emisi bakal diberikan sanksi tilang demi berikan efek jera kepada pemilik kendaraan.

Sehingga, pengendara tersebut memiliki kesadaran untuk merawat sepeda motor atau mobilnya.

Kemudian, petugas Dinas LH setiap hari Rabu tidak boleh membawa kendaraan atau menggunakan angkutan umum ke kantornya.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah melakukan penanaman berbagai jenis pohon di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Imbauan beralih ke transportasi umum ataupun mengganti kendaraan dari BBM ke tenaga listrik terus dilakukan.

"Kami menerima masukan dan komitmen bersama untuk menciptakan kualitas udara yang lebih lagi," ungkapnya.

Upaya lain yang telah dilakukan Pemprov DKI adalah melakukan penyemprotan air ke udara agar polusi di Jakarta berkurang.

Selanjutnya, sejumlah gedung Pemda DKI, BUMN dan beberapa kementerian telah dipasang water mist (awan berair) agar terciptanya hujan buatan.

Dengan turunnya hujan maka polusi yang ada di udara bisa hilang meski tidak 100 persen.

"Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara oleh Pemprov DKI rata-rata konsentrasi bulanan PM 2.5 tertinggi terjadi di bulan Juli sepanjang tahun 2023 sebesar 48,72 mikrogram per meter kubik dan terendah terjadi di bulan Februari sebesar 16,98," ungkapnya. 

Upaya beralih ke transportasi umum 

Sementara itu, Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan, pemerintah telah meresmikan LRT Jabodebek untuk menekan angka kemacetan di Jakarta dan perbaiki kualitas udara.

Selama satu bulan pasca di resmikan Presiden Joko Widodo, PT LRT Jabodebek menetapkan tarif satu kilometer pertama Rp 5.000 dan Rp 700 untuk setiap kilometer berikutnya. 

Tarif untuk jarak terjauh sebesar Rp 27.500 dan rencananya beberapa bulan setelah pengoperasian akan ada harga khusus untuk menarik sebanyak mungkin masyarakat menggunakannya LRT Jabodebek.

"Melihat stuktur tarif, layanan LRT Jabodebek ditujukan untuk kelompok masyarakat menengah ke atas," ucapnya.

Djoko melihat, tujuan pemerintah menetapkan tarif tersebut supaya warga menengah ke atas bisa beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.

"Sehingga dapat mereduksi kemacetan lalu lintas di jalan. Selain itu, setidaknya dapat membantu pula mereduksi polusi udara yang terjadi sekarang," tegasnya. 

Di sisi lain, kelompok masyarakat menengah ke bawah sudah disediakan KRL Jabodetabek dengan tarif yang lebih murah. 

Menurutnya, Tarif LRT Jabodebek lebih tinggi dari tarif KRL lantaran prasarana dan sarana kereta tersebut semuanya baru.

"Tapi pemerintah harus mengupayakan, ongkos transportasi warga yang menggunakan angkutan umum tidak lebih dari Rp 50 ribu untuk pergi dan pulang beraktivitas," terangnya. 

Selama satu bulan ini, PT LRT Jabodebek menerapkan tarif sebesar Rp 5.000 dan diharapkan semua masyarakat beralih.

Sebab, masyarakat yang bekerja di Jakarta rata-rata tinggal di Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang harus mengeluarkan ongkos untuk kendaraan pribadi sekira Rp 75.000 sampai Rp 100.000.

"Pemerintah juga sudah sediakan layanan Bus JR Connection, cukup laris bertarif Rp 20 ribu sekali perjalanan berhenti di pusat Kota Jakarta, seperti Kawasan Blok M dan Monas," kata Djoko. (m26)

Baca Wartakotalive.com berita lainnya di Google News