Polusi Udara
PDIP Kritik WFH Tiga Bulan Kelamaan, Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta Terancam Lumpuh
Keputusan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dari 21 Agustus-21 Oktober dinilai Fraksi PDIP terlalu lama.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Junianto Hamonangan
lihat foto
Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menilai keputusan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dari 21 Agustus-21 Oktober dinilai Fraksi PDIP terlalu lama.
Sigit menambahkan, persentase pegawai yang melaksanakan WFH dan kehadiran di kantor juga akan disesuaikan selama KTT ASEAN berlangsung pada 4-7 September 2023.
Rinciannya pegawai yang WFH sebanyak 75 persen, dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen.
“Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT Asean, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan,” ujar Sigit yang mengemban amanah definitif Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta ini. (faf)
Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait:#Polusi Udara
| Bikin Polusi Udara, Kementerian Lingkungan Hidup Segel Dua Perusahaan di Bekasi |
|
|---|
| Cegah Polusi Udara, Dinas LH DKI Periksa Cerobong Asap Pabrik Pelebur Besi Baja di Jaktim |
|
|---|
| Polusi Udara Bikin Cuaca Ekstrem Tambah Runyam, Menkes Budi: Waspada Kanker Paru-paru |
|
|---|
| Hasil Riset, 71 Persen Pengendara Motor Setuju Tilang ETLE untuk Kendaraan Tak Lulus Uji Emisi |
|
|---|
| Dinas LH DKI Catat Terjadi Kenaikan Kendaraan Uji Emisi di Tahun 2023 Mencapai 18.843 |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.