Pj Gubernur Keluarkan Surat Imbauan Agar Pekerja di Jakarta Work From Home Saat KTT ASEAN

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta sudah melalukan pembahasan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi /KTT ASEAN yang berlangsung pada September 2023 mendatang.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya sudah melakukan pembahasan secara internal dan akan memberikan imbauan kepada pihak swasta.

"Kami mengimbau untuk bisa memberikan sumbangsih kelancaran KTT ASEAN yang akan dilaksanakan 5-7 September," kata Heru di Jakarta, Rabu (8/8/2023).

Menurut Heru, setelah diberi imbauan oleh pihaknya maka perusahan yang ada di Jakarta bisa mengambil keputusan untuk para pegawainya.

Misalnya, para pekerja di Jakarta diberikan waktu untuk bekerja dari rumah (work from home) seperti pada masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Pertemuan Gubernur dan Wali Kota Se-ASEAN Buka Komunikasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

"Tapi kalau di wilayah Pemda DKI saya akan memastikan membuat keputusan instruksi gubernur, misalnya sekolah, gedung-gedung Pemda di sekitar titik lokasi nanti tempat kegiatan akan kami lakukan work from home," ucap Heru.

"Sekali lagi, untuk yang diluar dari perangkat daerah, swasta dan lain-lain sifatnya adalah edaran serta imbauan," tambahnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sempat memberikan pengalaman kepada negara ASEAN saat acara Meeting Of Governors and Mayors Of ASEAN Capitals (MGMAC) dan ASEAN Mayors Forum (AMF) 2023 beberapa waktu lalu.

Heru Budi Hartono menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta ternyata lebih mandiri dibandingkan Perintah Darah Bangkok, Tahilan.

Baca juga: Pertemuan Gubernur dan Wali Kota Se-ASEAN Buka Komunikasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

"Di mana kemandirian ini diintervensi oleh Pemerintah Pusat, artinya ada presentasi yang tidak sama ketika kita bandingkan dengan pemerintah Bangkok," ungkapnya.

Heru menerangkan, masalah transportasi di Bangkok, Pemdanya mendapat intervensi dan bantuan dari Pemerintah Pusat.

Sementara di DKI Jakarta, MRT bisa memberikan sharing bantuan kepada Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian, di Bangkok transportasinya masih banyak dikelola oleh pihak swasta.

"Kalau di Jakarta, kita kolaborasi dan di bawah TransJakarta, kira-kira seperti itu," terangnya. (m26)