Ini Alasan Erick Thohir Pertahankan Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina

WARTAKOTALIVECOM, Jakarta -- Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal alasan kenapa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sampai saat ini masih tetap dipertahankan posisinya sebagai komisaris utama PT Pertamina (Persero).

Erick mengatakan itu semua dilakukan semata karena kinerja Ahok yang memuaskan selama menjadi komisaris utama.

"Pak Ahok figur yang sangat bagus menjaga Pertamina, makanya kita percaya sebagai komut. Ketika soal lain, saya tidak tahu media dapat dari mana (pergantian direksi). Percaya menterinya," katanya di Kementerian BUMN, Selasa (1/8).

Kemudian untuk penetapan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Rosan Roeslani menjadi Wakil Komisaris Utama (Wakomut) Pertamina, Erick mengatakan posisi itu menggantikan Pahala Mansury, yang kini bergeser menjadi Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu).

Ia pun mengakui, Rosan tidak membawahi langsung Pertamina karena BUMN migas itu berada di bawah portofolio Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko.

Erik menerangkan hal itu tak menjadi masalah karena antar wamen bisa mempelajari setiap BUMN, sekalipun BUMN itu tidak di bawah portofolionya.

"Artinya, para wamen saling bersinergi, saling mengawasi, bukan enggak percaya sama wamennya, tapi ini crossing saja, jadi bisa saling melihat dan mendukung," jelas Erick.

Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Ahok akan jadi Dirut Pertamina.

 Ia menyebut informasi ini didapatkan secara informal.

"Kami sudah mendengar bahwa Pak Ahok akan menggantikan Ibu Nicke," ungkapnya

Ia juga mengatakan, nantinya posisi Komut Pertamina yang ditinggalkan Ahok akan diisi oleh Wakil Menteri (Wamen) BUMN.

Selain itu, Eddy juga mengaku mendapatkan informasi bahwa Komut BNI Agus Martowardojo akan menjadi Komut PLN menggantikan Amien Sunaryadi.

"Itu informasi yang kami terima terkait dengan kemitraan kami, Pertamina, dan PLN. Tetapi, tentu informasi yang saya terima ini perlu diklarifikasi keabsahannya ke Kementerian BUMN yang memang berhak untuk memberikan konfirmasi," ujar Eddy.