Sekitar 104 Korban Hilang, Sekjen PDIP Sebut Persitiwa Kudatuli Merupakan Pelanggaran HAM Berat

WARTAKOTALIVE.COM JAKARTA - DPP PDI Perjuangan (PDIP) memeringati Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, Kamis (27/7/2023).

Peringatan Peristiwa Kudatuli diisi dengan diskusi bertajuk Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia.

Dalam dsikusi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto menilai salah kaprah jika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut tragedi Kudatuli 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM biasa.

Menurut Hasto, peristiwa tersebut harusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang," kata Hasto.

Hasto berujar bahwa seharusnya diungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat dalam Tragedi Kudatuli, sehingga bangsa ini ambil pelajaran dari peristiwa itu.

Baca juga: Sejarah Jakarta: Jalan Diponegoro dari Kudatuli Hingga Penetapan Jokowi Calon Presiden

Menurut dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini, pengungkapan tragedi itu akan menjadikan masa depan Indonesia tidak ada lagi kekuasaan yang menindas.

"Karena itulah menjadi momentum yang penting. 27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia," ujar Hasto.

Hasto menyampaikan bahwa PDIP pada tadi malam sudah melakukan doa bersama untuk korban Tragedi Kudatuli.

Pada pagi tadi, jajaran PDIP sudah melakukan tabur bunga di kantor Partai.

Hasto menyatakan PDIP terus memperjuangkan pengungkapan Tragedi Kudatuli, karena percaya dengan Satyameva Jayate bahwa kebenaranlah yang pada akhirnya menang.

Baca juga: Unik, Relawan Sosialisasikan Figur Bacapres PDIP Lewat Kegiatan Lomba Mancing Antarkomunitas

"Kami tidak pernah berhenti menyuarakan terhadap menyuarakan terhadap campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli 96 meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah," jelas Hasto.

Bukan Peristiwa Biasa

Selain itu, Hasto menyampaikan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan bahwa peristiwa 27 Juli 1996 bukan peristiwa pelanggaran HAM biasa.

"Beliau (Megawati) selalu mengingatkan 21 Juli 1996 bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah spirit gerakan arus bawah berhadapan dengan rezim yang sangat, sangat, sangat otoriter dan menggunakan berbagai cara demi kekuasaan itu," kata Hasto.

Peringatan 27 Juli 1996 itu, kata Hasto, terus dilakukan setiap tahunnya.

Menurut Hasto, Megawati mengingatkan kepada dirinya bahwa apa pun sumber inspirasi perjuangan partai adalah rakyat.

"Termasuk saat itu ketika suara-suara rakyat tidak bisa disampaikan tidak bisa didengarkan mulai tahun 1986, Ibu Mega bergerak memenuhi panggilannya sebagai kader bangsa sekaligus sebagai sosok yang telah digembleng oleh Bung Karno untuk turun ke bawah karena sejatinya kekuatan kita adalah arus bawah itu," jelas Hasto.

"Saat itu memberikan topangan yang kuat ketika pada setiap gerakan politiknya, Megawati selalu dihadapkan oleh benteng-benteng kekuasaan yang menindas," ucap Hasto.

Baca juga: PDIP Bakal Bangun Monumen Tragedi Kudatuli, Hasto Kristiyanto: Perjuangan Kita Belum Selesai

Hasto menerangkan bahwa benteng-benteng kekuasaan saat itu menghentakkan Megawati, sehingga di kantor partai ini menjadi saksi pada 27 Juli 1996 terjadi serangan brutal dengan menggunakan berbagai elemen kekuasaan negara.

"Dan kantor Partai ini berhasil diluluhlantakkan tetapi yang namanya semangat perjuangan itu tidak pernah bisa dihancurkan," terang Hasto.

Hasto menyebut Kudatuli bukan hanya tonggak sejarah yang sangat penting bagi PDIP, tetapi juga membangunkan suatu harapan dan mengingatkan bahwa kekuasaan tidak bisa dibangun dengan cara-cara otoriter.

"Yang namanya pemimpin itu tidak bisa hadir tanpa langkah yang membangun peradaban, pemimpin tidak bisa hadir ketika tangannya berlumuran darah, pemimpin tidak bisa hadir ketika memiliki rekam jejak yang digelapkan oleh nilai-nilai kemanusiaan yang membutakan hati nuraninya itu," tegas Hasto.

BERITA VIDEO: Makan Siang Bersama, Puan Goda Cak Imin Masuk Daftar 5 Besar Bacawapres Ganjar!

Selain Hasto, acara diskusi itu juga dihadiri Aktivis HAM/Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid, sejarawan Bonnie Triyana, dan Ribka Tjiptaning selaku saksi peristiwa 27 Juli 1996 sekaligus politikus PDI Perjuangan.

Hadir juga di acara itu, yakni sejumlah Ketua DPP PDIP di antaranya Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, dan Wiryanti Sukamdani.

Hadir juga keluarga korban 27 Juli 1996 yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124.

Dalam kesempatan dialog itu, Hasto memberikan kesempatan bicara kepada tiga perwakilan FKK.

Joko Sukarno mengatakan para keluarga korban pernah mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana status Tragedi Kudatuli.

"Kami bertanya kasus ini sampai di mana. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami meminta ke DPP agar mem-push kepada Presiden Jokowi untuk menanyakan kasus kami," kata Joko.

Joko mengaku mendengar informasi bahwa Pemerintah menyebut ada 12 item kasus HAM yang belum tuntas.

"Semoga yang 12 item itu termasuk soal kami," lanjut Joko.

Iwan Sanusi juga menyatakan hal yang hampir senada. Dia pun mengatakan FKK 124 menunggu komitmen Pemerintah dalam menangani kasus HAM.

"Kami menunggu agenda dan komitmen Pemerintah menangani kasus HAM termasuk kasus 27 Juli," ucapnya.

Sebagai informasi, Kudatuli merupakan peristiwa penyerangan dan pengambilan paksa kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.

Penyerbuan dilakukan oleh massa pendukung Soerjadi serta dibantu oleh aparat.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News