Ini Peran dan Kontribusi BUMN Adhi Karya dalam Pembangunan IKN Nusantara yang Gantikan DKI Jakarta

WARTAKOTALIVE.COM - Pembentukan Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai pro dan kontra, mengingat beratnya beban DKI Jakarta saat ini.

Karena itu, pada awal Januari 2022 pemerintah kemudian mengumumkan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota baru Republik Indonesia.

Pada Selasa, 18 Januari 2022 lalu, Pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) dalam Rapat Paripurna.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kemudian tandatangani UU IKN pada 15 Februari 2022.

Hal itu untuk dicatatkan dalam Lembaran Negara sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Abdul Hakim Bafagih, Anggota Komisi VI DPR RI sempat menyampaikan menganai IKN dalam acara Sosialisasi dan Kemitraan dengan tema 'BUMN Karya Memberikan Kontribusi Terhadap Pembangunan IKN' Rabu, (36/2023) di LYNN Hotel Mojokerto.

Kata dia, pembahasan UU IKN ini penuh dinamika hingga UU tersebut disahkan.

UU tersebut, menurut dia, telah melewati perjalanan panjang.

Bahkan pada saat Rapat Paripurna DPR, dinamika penolakan tetap terjadi.

Menurut Hakim Bafagih, jika sebuah UU sudah disahkan, semua warga Indonesia semua wajib melaksanakan UU tersebut.

"Kita harus bersikap sebagai negarawan dalam menghadapi sebuah dinamika politik. Karena itu, UU IKN ini harus dikawal agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi penyimpangan. Ini yang harus menjadi fokus kita bersama, UU harus ditegakkan." paparnya.

Aspek simbolisasi negara melalui ibu kota, memunculkan kebutuhan rancangan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang dapat merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa.

Identitas tersebut dibentuk dalam kerangka nation and state building.

Selain itu juga harus merefleksikan kebhinnekaan Indonesia; dan meningkatkan penghayatan terhadap Pancasila.

Membangun dan menata kembali Ibu Kota Negara tentunya memerlukan konsep yang matang dan didasari pada visi jangka panjang suatu bangsa.

Pengembangan ibu kota baru biasanya dikaitkan dengan perkembangan isu-isu pembangunan kota dan kebutuhan bangsa yang mendasari pertimbangan pemindahan ibu kota tersebut.

Ide untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ini bukan lah tanpa sebab.

Bahkan sebenarnya ide tersebut sudah muncul dari beberapa presiden sebelumnya.

Seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden ke-1RI Soekarno.

Dimana pada tahun 1957 Presiden Soekarno gagas pemindahan Ibu Kota Negara ke Palangkaraya, saat meresmikan kota itu sebagai ibu kota Kalimantan Tengah.

Ide melakukan pemindahan ibu kota negara juga pernah disampaikan oleh Presiden ke-2 RI Soeharto.

Dimana pada 1997, Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Koordinasi Pengembangan Kawasan Jonggol sebagai kota mandiri, hal mana dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Selain kedua presiden yang disebutkan sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Presiden ke-6 RI, pada tahun 2013 juga menyampaikan beberapa skenario, yaitu:

1. Menetapkan distrik pemerintahan untuk berada di sekitar Monas namun tetap di Jakarta

2. Memindahkan ibu kota ke wilayah yang dekat dengan Jakarta berjarak antara 50 – 70 kilometer, dan

3. Memindahkan ibu kota ke luar pulau Jawa

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ini sendiri merupakan bagian dari strategi untuk pemerataan pembangunan di Indonesia, yang selama ini sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Selain itu, IKN juga bantu kondisi Jawa/Jakarta yang telah mengalami tekanan yang sangat besar terhadap daya dukung lingkungan yang harus dijaga sustainabilitasnya.

Langkah pemerataan pembangunan sudah dilakukan selama ini seperti pembangunan tol di Sumatera, rel kereta di Sulawesi, jalan dan jembatan di Papua, serta pembangunan pelabuhan dan airport di berbagai bagian Indonesia.

Pada Januari 2022, pemerintah kemudian mengumumkan ‘Nusantara’ sebagai nama ibu kota baru Republik Indonesia.

Setelah itu, Undang-Undang nomor 3 tentang Ibu Kota Negara (UU-IKN) pun disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Pembiayaan dan Sumber dana dalam pembangunan ibu kota Negara Baru juga tertuang dalam UU Ibu Kota Negara.

Dalam lampiran II UU IKN mengenai skema pendanaan IKN, skema-skema yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. APBN yang dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja dan/atau pembiayaan.

2. Skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mendukung IKN.

3. Seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk BUMN/swasta murni antara lain:

a. BUMN melalui investasi yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan swasta

b. BUMN melalui penugasan dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Swasta murni, melalui investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Skema dukungan pendanaan/pembiayaan internasional: dukungan pendanaan/pembiayaan internasional merupakan skema untuk mewadahi pemberian dana antara lain dari bilateral/lembaga multilateral yang hendak berpartisipasi dalam pengembangan IKN yang hijau dan cerdas yang dapat melalui hibah dan/atau pemberian dana talangan

5. Skema pendanaan lainnya (creative financing), seperti crowd funding dan dana dari filantropi

Dari salah satu skema diatas BUMN juga ditugaskan untuk berkontibusi dalam pembangunan IKN.

Oleh karena itu BUMN Karya ikut serta dalam pembangunan IKN yang memang membutuhkan kerja sama Pemerintah dengan BUMN, perusahaan swasta dan juga investor dari berbagai negara.

Maka untuk pengerjaan proyek yang sesuai dengan aturan, maka BUMN Karya akan dilibatkan dalam proses mekanisme tender.

Kontribusi ADHI di IKN

PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan BUMN Konstruksi dengan kredibilitas yang kuat di Indonesia.

ADHI berdiri sejak 1960 merupakan nasionalisasi perusahaan Belanda dan merupakan perusahaan konstruksi pertama yang melantai di bursa Efek sejak tanggal 18 Maret 2002 dengan kode ADHI.

ADHI memiliki karya konstruksi monumental yang hingga kini masih dipergunakan antara lain:

- Stadion Utama Gelora Bung Karno

- Masjid Istiqlal

- Monumen Nasional (Monas)

- Jembatan Barito

- Jembatan Suramadu

ADHI memiliki tagline beyond construction yang menunjukan, ADHI bukan hanya bergerak di bidang konstruksi.

Akan tetapi juga Bisnis ADHI fokus untuk bisnis keberlanjutan.

Saat ini ADHI memiliki empat lini bisnis utama yaitu Engineering and Konstruksi, Properti and Hospitaliti, Manufaktur, Investasi & Konsesi.

ADHI memiliki 180 Proyek konstruksi yang sedang berjalan yang tersebar di seluruh Indonesia.

ADHI mendapatkan tanggung jawab sebagai kontraktor yang turut berkontribusidalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sampai dengan saat ini, ADHI telah peroleh 4 kontrak pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

Antara lain 22 Tower untuk hunian pekerja konstruksi IKN, pelindung fender Jembatan Pulau Balang, Jalan Tol Seksi 3A Segmen Karangjoang-KTT Kariangau, dan rumah tapak kedinasan di IKN Nusantara.

Pada proses pelaksanaannya, lingkup pekerjaan ADHI meliputi, perencanaan dan perancangan, pekerjaan konstruksi dan infrastruktur kawasan.

Seperti rumah tapak, penataan kawasan untuk fasilitas umum dan sosial, serta prasarana dan sarana kawasan.

Perolehan kontrak dari pembangunan IKN diharapkan akan terus bertambah seiring proses pelelangan yang masih diikuti oleh ADHI.

Manfaat Pembangunan

Dengan adanya penambahan pekerjaan di Pembangunan IKN, ADHI mendapatkan keuntungan tersediri.

Selain penambahan kontrak baru yang dapat meningkatkan Kinerja Perusahaan, ADHI dapat meningkatkan value sebagai kontraktor yang dipercaya untuk turut membangun negeri.

Selain itu, dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan tentu diharapkan Perseroan juga memberikan manfaat bagi Pemerintah, Negara dan Masyarakat.

Salah satunya melalui peningkatan PDB/PDRB, penambahan lapangan kerja, peningkatan pajak dan dividen.

Dampak lain yang dapat dirasakan juga adalah konektivitas wilayah.

Salah satunya, Tol Seksi 3A Segmen Karangjoang-KTT Kariangau.

Pembangunan tol tersebut bertujuan mempercepat konektivitas wilayah dan distribusi barang yang semakin lebih mudah dan cepat.

Selain kebutuhan akses di pembangunan IKN, pembangunan tol juga dapat menghasilkan multiplier effect.

Salah satunya, penyerapan tenaga kerja di daerah sekitar pembangunan.

Selain proyek ruas jalan tol, ADHI juga mengerjakan hunian pekerja konstruksi di IKN.

Pembangunan ini menggunakan teknologi modular yang merupakan karya anak bangsa.

Konstruksi rumah susun dengan menerapkan teknologi fabrikasi hunian modular dapat buat proyek hunian untuk pekerja konstruksi lebih cepat dibangun serta layak huni.

Rencananya rusun itu terdiri dari 22 tower, memiliki 4 lantai yang dapat menampung 17.000 pekerja atau minimal 15.600 tenaga kerja.

Fasilitas yang disediakan nantinya mencakup meubelair, unit kesehatan, kantin, toko, tempat ibadah, dan building management.

(Wartakotalive.com)