DPRD DKI Minta Pemprov Segera Atasi Kelangkaan Pangan Murah Bersubsidi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta Pemprov segera mengevaluasi 183 lokasi titik pendistribusian pangan murah bersubsidi di seluruh wilayah.

Hal tersebut dikarenakan tengah terjadi kelangkaan ketersediaan barang bagi masyarakat yang membutuhkan.

Sekretaris Komisi C DPRD Provinsi DKI Jakarta Yusuf menyampaikan, evaluasi diperlukan lantaran pihaknya banyak mendapat aduan dari warga penerima manfaat.

Warga mengaku kesulitan mendapat pangan yang telah disubsidi Pemprov DKI. Padahal program ini diharapkan mampu meningkatkan gizi masyarakat menengah kebawah dan menurunkan angka stunting di Jakarta.

“Jangan sampai penerima manfaat, ingin membeli barang yang mereka inginkan untuk meningkatkan gizi mereka, tetapi barangnya tidak ada,” ujar Yusuf di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/2023).

Kelangkaan serupa juga diakui Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andyka.

Ia menyebut rumah susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara yang notabene titik pendistribusian pangan murah mendadak kosong. Kondisi tersebut telah terjadi dua bulan terakhir.

“Di Rumah Susun Marunda, itu sangat panjang antriannya. Mudah-mudahan bagaimana caranya kebutuhan pangan masyarakat bisa terpenuhi. Keluhannya sejak bulan kemarin, mereka mau menukarkan atau mengambil subsidi pangan murah ini tapi barangnya tidak ada,” ungkap Andyka.

Andyka menyayangkan komoditas pangan seperti daging ayam, daging sapi, telur ayam, beras, ikan kembung dan susu yang bisa ditebus oleh warga sebesar Rp 126.000 dari harga normal Rp 412.107 tidak bisa dinikmati oleh warga penerima manfaat akibat stok tidak mencukupi.

“Mereka mau beli beras murah enggak dapat, telur tidak dapat, karena barangnya tidak ada. Masyarakat mau beli tapi barangnya nggak ada, padahal uangnya ada untuk beli pangan murah,” ucapnya.

Politikus Partai Gerindra itu khawatir anggaran yang seharusnya untuk meningkatkan gizi dan menekan angka stunting jadi tidak tepat sasaran. Terlebih saat ini banyak ditemukan penyalahgunaan dana bantuan yang disalurkan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Lalu untuk apa uangnya? Untuk hal-hal yang tidak substantif, tidak berhubungan dengan ketahanan gizi mereka. Dan ini sudah banyak kejadian penerima manfaat KJP uangnya dipakai untuk kredit HP, karena mau belanja barangnya tidak ada,” ungkapnya.

Dinas Ketahanan Pangan janji cek lapangan

Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Suharini Eliawati mengaku siap untuk melakukan evaluasi pada seluruh titik lokasi pendistribusian, sehingga stok pangan dapat memenuhi permintaan warga di setiap lokasi.

“Kita akan perbaiki internal kita tentang pola distribusi dan manajemen stoknya. Kalaupun ada GAP (celah) kenyataan di lapangan, ada masyarakat yang tidak bisa memanfaatkan, kami akan benahi internal manajemennya, agar pada saat masyarakat mau transaksi bisa langsung melakukan. Dan kami akan koordinasi internal dengan kawan-kawan OPD terkait,” tuturnya.