Oknum PNS DKI Jakarta yang Diduga Paksa PPSU Utang Pinjol Terancam Sanksi Pidana dan Administrasi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta bergeming dengan ulang pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta yang diduga memaksa petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara agar utang duit ke aplikasi pinjaman online (pinjol).

PDIP heran dengan ulah PNS tersebut, apalagi pegawai di Pemprov DKI Jakarta telah diberikan gaji yang besar dibanding pegawai pemerintah daerah lainnya.

“Jujur saja, saya sampai nggak bisa ngomong. Unik juga, tapi motifnya mohon maaf sudah nggak baik,” ujar Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Senin (17/7/2023).

Menurutnya, oknum PNS tersebut bisa saja terkena dua jenis sanksi yaitu pidana dan administrasi. Untuk pidana menjadi ranah polisi, sedangkan administrasi kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

“Tapi soal hukum tergantung (pemeriksaan) yang bersangkutan, yang dipinjam KTP itu,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini.

Gembong mengatakan, ada jenis pelanggaran administrasi yang dapat dijatuhkan kepada oknum tersebut jika terbukti bersalah.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, oknum PNS yang melanggar dapat dikenakan sanksi ringan, sedang hingga berat.

“Pasti Inspektorat DKI akan beri sanksi sesuai bobot pelanggaran ASN tersebut,” imbuhnya.

Gembong juga meminta Pemeirntah DKI Jakarta agar menjaga PPSU tersebut untuk menghindari adanya tekanan dari pihak luar.

Apalagi PPSU itu diduga telah dipaksa menyerahkan data pribadinya untuk keperluan pinjol.

“Saya yakin nggak ada intimidasi, mudah-mudahan Insya Allah,” ucapnya.

Baca juga: Petugas PPSU Diduga Dipaksa Pinjam Uang Melalui Aplikasi Pinjol, Tiga Pejabat DKI Langsung Diperiksa

Diketahui, tiga pejabat Pemprov DKI Jakarta diperiksa Inspektorat DKI Jakarta buntut kasus pemaksaan yang dialami petugas prasarana dan sarana umum (PPSU) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara untuk meminjam duit ke aplikasi pinjaman online (pinjol).

Mereka yang diperiksa adalah Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat Marihot Hutagalung; Plt Lurah Kelapa Gading Barat Rahmat Syahputra; dan Camat Kelapa Gading Darmawan.

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengatakan, saat ini pemeriksaan masih berproses di Inspektorat.

Dia berjanji, pemeriksaan akan dilakukan secara menyeluruh agar menemukan titik terang dari dugaan pemaksaan tersebut.

“Semua akan dipanggil, tidak hanya petugasnya tapi juga Kepala Seksi Kelurahan yang sudah dipanggil, Plt Lurah, pihak kecamatan sudah dipanggil,” ujar Sigit di Balai Kota DKI pada Senin (17/7/2023).

Baca juga: Sosok Tiga Pejabat DKI Ini Diperiksa Inspektorat Buntut Kasus Paksa PPSU Pinjam Duit ke Pinjol

Diberitakan sebelumnya, seorang anggota PPSU Kelurahan Kelapa Gading Barat bernama Maulana (53) mengaku dipaksa atasannya untuk meminjamkan uang.

Bahkan, Maulana diminta meminjam uang melalui pinjol yang diduga dipaksa oleh Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Kelapa Gading Barat.

Dikutip dari Kompas.com, diduga ada beberapa kasus yang melibatkan Marihot.

Pertama, dugaan meminjam uang senilai Rp 1 juta kepada sejumlah anggota PPSU Kelapa Gading Barat pada Januari 2022, tetapi pinjaman ini disebut tidak pernah dikembalikan.

Kedua, diduga menggunakan data pribadi anggota PPSU Kelapa Gading Barat untuk meminjam uang secara online melalui aplikasi Kredivo pada medio 2022.

Ketiga, diduga memaksa anggota PPSU Kelapa Gading Barat itu mengikuti sebuah koperasi bernama Koperasi Simpan Pinjam Murni di Jakarta Timur.

Keempat, diduga meminta uang senilai Rp 1 juta kepada anggota PPSU Kelapa Gading Barat.

Uang ini disebut sebagai ucapan terima kasih selama Marihot menjabat sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelapa Gading Barat.

Menanggapi polemik tersebut, Plt Lurah Kelapa Gading Barat Rahmat Syahputra menjelaskan pihaknya sedang melakukan klarifikasi.

Rahmat menyebut, pihak Kelurahan Kelapa Gading Barat akan membuka fakta dan data terkait polemik yang sedang terjadi.

“Pak Camat (Camat Kelapa Gading) sudah meminta kami (kelurahan) mengusut dugaan kasus ini. Saat ini sedang kami klarifikasi,” kata Rahmat, Kamis (6/7/2023). (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.