DPRD Minta Seluruh Pihak Tak Anggap Remeh Utang Pinjol Warga Jakarta

WARTAKOTAlIVE.COM, JAKARTA - Komisi B bidang perekonomian DPRD Provinsi DKI Jakarta menyoroti masalah utang warga ke layanan fintech lending atau pinjaman online (pinjol) yang nilainya menembus Rp 10,3 triliun. Seluruh pihak diminta tak anggap remeh fenomena tersebut.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menilai, masalah tersebut harus menjadi keprihatinan semua pihak.

Pasalnya, utang tersebut akan menjadi efek bola salju yang berpotensi menimbulkan konflik sosial baru di tengah masyarakat.

"Ini sudah warning. Ketika ini diabaikan dan hanya dianggap sebagai urusan pribadi masyarakat, pada waktunya nanti akan menjadi satu masalah sosial baru," ujarnya, Senin (17/7/2023).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat DKI Jakarta menjadi wilayah dengan penyaluran pinjol atau fintech lending tertinggi pada November 2022 dengan perolehan pinjaman hampir Rp 5 triliun atau Rp 4,93 triliun dan 2,89 juta akun penerima pinjaman.

Data Statistik Fintech Lending periode November 2022 yang diterbitkan oleh OJK pada 3 Januari 2023, penyaluran pinjaman fintech lending untuk wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen secara bulanan (month-to-month/mtm), naik dari Rp 4,82 triliun pada Oktober 2022 menjadi Rp 4,93 triliun pada November 2022.

Penyaluran pinjaman fintech di DKI Jakarta

Jika dibandingkan secara tahunan, penyaluran pinjaman fintech lending wilayah DKI Jakarta tumbuh 31,98 persen year-on-year (yoy) dari Rp 3,73 triliun pada November 2021.

Posisi kedua ditempati oleh wilayah Jawa Barat dengan jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp 4,49 triliun.

Selanjutnya, wilayah Jawa Timur yang mencapai Rp 2,68 triliun pada November 2022.

Secara keseluruhan, OJK mengungkapkan jumlah penyaluran pinjaman dan penerima untuk wilayah Jawa masing-masing mencatatkan Rp 15,28 triliun dan 10,86 juta akun. 

Artinya, DKI Jakarta mengambil porsi sebesar 32,24 persen atas jumlah penyaluran pinjaman fintech lending pada November 2022.

Perlu penanganan tepat

Ismail menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harus serius untuk menyikapi persoalan maraknya pemanfaatan layanan Pinjol di tengah-tengah warga.

Upaya yang perlu dilakukan yakni dengan mencermati faktor penyebab, hingga akhirnya diketahui pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan produktif atau konsumtif.