Apes Banget! Dua Gubernur Penerus Anies Baswedan Harus Tanggung Utang dan Biaya Operasional JIS

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta telah mendapat pinjaman duit sekitar Rp 12,6 triliun dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dari tahun 2020.

Utang pada era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu akan diwarisi hingga dua gubernur setelahnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengatakan, Pemerintah DKI harus membayar cicilan kepada pemerintah pusat per tahun hingga Rp 543,9 miliar untuk lima tahun pertama. Kemudian Rp 307,5 miliar per tahun untuk selanjutnya.

Nilai ini belum termasuk bunga pinjaman sebesar 5,66 persen per tahun. Sementara pemerintah pusat telah memberikan subsidi bunga 2,59 persen dari bunga seharusnya 8,25 persen.

Baca juga: Partai Gerindra Sepakat PDIP Bentuk Pansus JIS, Rany Mauliani: Kami Dukung, Memang Sifatnya Urgensi

Tanggungan utang itu, kata Gilbert, tidak termasuk biaya operasional Jakarta International Stadium (JIS) sebesar Rp 80 miliar per tahun.

Adapun JIS juga dibangun menggunakan dana PEN tersebut dari pemerintah pusat.

“Artinya setelah Anies sudah tidak jadi gubernur, cicilan akan ditanggung oleh dua gubernur lagi (Pj Gubernur dan Gubernur hasil Pilkada 2024),” kata Gilbert berdasarkan keterangannya pada Jumat (14/7/203).

Menurutnya, kebutuhan dana JIS per tahun untuk lima tahun pertama lebih dari Rp 623,9 milar dan Rp 387,5 miliar untuk tiga tahun berikutnya.

Sementara di sisi lain utilitasnya hampir tidak ada selain untuk kegiatan non-olahraga.

Baca juga: Diremehkan, JIS Rupanya Masuk 10 Stadion Termegah di Dunia-Ungguli Tottenham Hotspurs & West Ham

Karena besarnya dana operasional JIS dan cicilan PEN, lanjut Gilbert, seharusnya semua pihak mendukung perbaikan JIS oleh pemerintah pusat.

Pendukung Anies juga diminta jangan bermain seolah menjadi korban (playing victim) karena yang korban justru warga DKI akibat penggunaan anggaran yang tidak produktif untuk JIS.

“JIS harus dimanfaatkan atau utilitasnya dimaksimalkan, operasional per tahun sekitar Rp 80 miliar tidak akan sanggup ditutupi oleh PT Jakpro, mengingat beban PT Jakpro sendiri luar biasa besar karena banyaknya penugasan di era Anies Baswedan sebagai Gubernur,” jelas anggota PDIP DPRD DKI Jakarta ini.

Gilbert mengungkapkan, polemik rencana perbaikan JIS supaya layak digunakan, kini telah bergeser ke persoalan utama yaitu masalah fisik/teknis.

Ada yang menggunakan JIS untuk bermain politik seakan degradasi kepada kredibilitas orang tertentu, sementara fisik lapangan bola belum dinilai olef FIFA untuk pertandingan Piala U-17.

“Rencana perbaikan jelas wewenang dari Pemprov DKI, dan PSSI, karena pembangunan ini menggunakan dana Pemerintah Pusat, sehingga Menteri PUPR turut dilibatkan,” jelasnya.

Sementara apabila JIS tidak digunakan dalam pertandingan, kata dia, akan banyak tudingan kepada PSSI dan Pemerintah Pusat seakan mengabaikan JIS.

Di sisi lain, jika diperbaiki juga dituding seakan menunjukkan kebobrokan orang yang mengatakan JIS adalah mahakarya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.