Bentuk Tim Khusus, Bima Arya Akan Coret Semua Nama Anak yang Orangtuanya Akali PPDB Jalur Zonasi

WARTAKOTALIVE.COM, BOGOR - Menyusul ditemukannya banyak kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 melalui jalur zonasi di Kota Bogor, Wali Kota Bogor, Bima Arya segera membentuk tim khusus.

Tim tersebut bertugas untuk menelusuri serta melakukan verifikasi faktual di lapangan secara keseluruhan di wilayah Kota Bogor. 

Pasalnya, Bima menemukan banyaknya kecurangan yang dilakukan para orangtua siswa dalam verifikasi faktual yang dilakukan pada Kamis (5/7/2023).

Seperti verifikasi yang dilakukannya di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.

Dalam kesempatan tersebut, Bima menemukan adanya manipulasi Kartu Keluarga (KK). 

Lantaran saat ditelusuri oleh Bima, sebagian anak yang mendaftarkan diri di sekolah-sekolah tersebut, justru alamatnya berada di sebuah kontrakan kosong, kos kosan kosong ataupun kosan yang dihuni oleh para pekerja. 

Baca juga: Suami Ungkap Penyebab Hilangnya Anggi Anggraeni Usai Sehari Dinikahi, Bukan Keluarga Apalagi Mantan

Baca juga: Video Detik-detik Banjir Lahar Dingin Semeru Terjang Lumajang, Warga yang Panik Lari Berhamburan

Atas dasar temuan inilah, orang nomor satu di Kota Bogor membentuk tim khusus untuk membongkar dan menelusuri hal ini lebih dalam. 

Tim khusus yang dibentuk oleh Bima ini beranggotakan Inspektorat, Disdukcapil, Disdik dan para camat se-Kota Bogor. 

"Tim ini bertugas untuk menelusuri, melakukan verifikasi faktual di lapangan untuk pendaftar SMP, karena saya lihat tidak dilakukan verifikasi faktual di lapangan," kata Bima. 

Sehingga, apabila ditemukan adanya data yang tidak sesuai, Tim Khusus akan mencoret nama-nama siswa yang orangtuanya mengakali PPDB.

Untuk memberikan ruang bagi tim yang dibentuknya ini bekerja maksimal, ia pun terpaksa memundurkan waktu pengumuman untuk penerimaan SMP selama satu hari. 

"Dan pengumuman untuk pendaftaran/penerimaan SMP itu akan diundur satu hari, menjadi tanggal 11 Juli 2023 (yang dijadwalkan sebelumnya 10 Juli 2023), untuk memberikan kesempatan bagi tim ini melakukan verifikasi lagi," tegas Bima. 

Sementara itu untuk SMA yang kewenangannya ada di provinsi, Bima juga meminta tim melakukan penelusuran untuk nantinya temuan tersebut dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Karena SMA bukan ranah pemerintah kota, maka tim ini akan memberikan rekomendasi saja kepada KCD kepada sekolah-sekolah SMA terkait nama-nama yang tidak sesuai di kartu keluarganya," ujarnya.

"Jadi kita pastikan tidak ada yang bermain-main dengan data kartu keluarga,"sambungnya.

Jika ditemukan adanya bukti-bukti kecurangan ini, maka nama-nama yang mendaftar PPDB Jalur Zonasi yang menggunakan data tidak sesuai aturan, maka bisa didiskualifikasi.

Itu sesuai dengan aturan pernyataan surat pertanggungjawaban mutlak dalam PPDB.

"Jadi apabila tidak sesuai harus mundur. Nah ini sebetulnya tidak usah menunggu sampai diterima. Dengan keputusan seperti ini, maka semua harus menghitung kembali, silahkan mendaftar sesuai domisili saja, tidak usah merekayasa, memanipulasi data kependudukan," tutupnya. 

Bima Arya Ungkap Liciknya Orangtua Akali PPDB Jalur Zonasi, Terungkap Ketika Sidak SMPN 1 Kota Bogor

Banyaknya laporan kecurangan yang masuk terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Kota Bogor khususnya untuk jalur zonasi, Wali Kota Bogor, Bima Arya langsung mengecek ke sekolah yang dicurigai adanya praktek tersebut. 

Setidaknya ada hampir 300 aduan yang masuk mengenai berbagai macam indikasi manipulasi terkait PPDB.

Salah satu titik yang dilakukan pengecekan yakni di Gang Selot dan Jalan Kantor Batu, Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor yang tak jauh dari SMPN 1 Kota Bogor dan SMAN 1 Kota Bogor.

Saat melakukan verifikasi orang nomor satu di Kota Bogor itu menemukan fakta bahwa sebagian anak yang mendaftarkan diri di sekolah-sekolah tersebut, justru alamatnya berada di sebuah kontrakan kosong, kos-kosan kosong ataupun kosan yang dihuni oleh para pekerja.

Baca juga: Tahu Soal Kecurangan PPDB Jalur Zonasi di Kota Bogor, Bima Arya Minta Warga Hubungi Hotline Ini

Baca juga: Kasus Tilep Tabungan Viral, Guru di Pangandaran Kini Ngambek, Monyong Cemberuti Orangtua Siswa

"Kami sudah cek ke Gang Selot yang paling dekat dengan SMPN 1, ada beberapa rumah tidak ditemukan nama anak itu dan ada yang mencurigakan juga, ada yang koordinatnya dekat, tetapi mendaftarnya alamatnya jauh gitu ya, jadi saya kira ini betul-betul ada permainan," ungkap Bima. 

Dari hasil temuan tersebut, SD dan SMP yang berada di bawah pemerintah kota akan dilakukan investigasi secara menyeluruh.

"Saya juga akan ke Disdukcapil akan ke Disdik, kita akan audit semua sistemnya bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting bagi sekolah. Disdik, Disdukcapil akan kita audit semua. Saya akan merespon ke situ, ini merespon aduan warga," tegasnya. 

Diberitakan sebelumnya, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Kota Bogor didapati banyak kecurangan yang terjadi, khususnya untuk jalur Zonasi, lantaran banyaknya praktek manipulasi Kartu Keluarga (KK) 

"Saya mendapat laporan banyak sekali dari warga, aduan terkait dengan praktek manipulasi kartu keluarga di PPDB," ungkap Bima. 

Tak tinggal diam, dirinya memerintahkan Disdukcapil Kota Bogor untuk mengumpulkan data-data dilapangan guna menelusuri pergeseran KK yang terjadi selama periode PPDB. 

Tahu Soal Kecurangan PPDB Jalur Zonasi di Kota Bogor, Bima Arya Minta Warga Hubungi Hotline Ini

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di wilayah Kota Bogor didapati banyak kecurangan yang terjadi, khususnya untuk jalur Zonasi, lantaran banyaknya praktek manipulasi Kartu Keluarga (KK). 

Hal itu diungkapkan langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya. 

"Saya mendapat laporan banyak sekali dari warga, aduan terkait dengan praktek manipulasi kartu keluarga di PPDB," ungkap Bima. 

Tak tinggal diam, dirinya memerintahkan Disdukcapil Kota Bogor untuk mengumpulkan data-data di lapangan guna menelusuri pergeseran KK yang terjadi selama periode PPDB. 

Di samping itu Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor juga telah membuka aduan hotline khusus PPDB, yakni 0852 1845 3813.

Masyarakat diminta untuk mengadukan perihal PPDB bila ditemukannya praktek kecurangan. 

Baca juga: Kisah Pacar Mario Dandy Sering Menginap-Tak Pulang ke Rumah Berhari-hari Sampai Dicari Kakaknya

Baca juga: Perhatian Buat Guru SD di Pangandaran! Tak Kembalikan Tabungan Siswa Bakal Dipidana 4 Tahun Penjara

"Jadi saya perintahkan untuk mengumpulkan data dan fakta. Kami telah membuka aduan hotline khusus PPDB, saya juga perintahkan disdukcapil, disdik, camat dan lurah untuk membantu mengumpulkan data data," tegas Bima. 

"Kita akan telusuri perubahan pergeseran kartu keluarga kemudian data-data di sekolah favorit dan juga kita ingin lihat langsung yang dikeluhkan oleh warga apa saja," sambungnya. 

Lokasi sekolah yang dicurigai menjadi tempat penitipan dari kartu keluarga juga akan diperiksa oleh Bima, untuk memeriksa secara langsung apa yang terjadi di lapangan. 

"Akan saya cek langsung ke lokasi lokasi yang dicurigai menjadi tempat penitipan dari kartu keluarga dan langkah berikutnya akan kita lakukan tindakan tindakan ya agar sistem ini terus bisa kita perbaiki," tutupnya. 

Baca Berita Warta Kota lainnya di Google News