VIDEO Penyelesaian Polemik Ponpes Al-Zaytun Diambil Alih Pemerintah Pusat

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Penyelesaian polemik pondok pesantren Al-Zaytun Indramayu akhirnya diambil alih pemerintah pusat.

Melalui Menko Polhukam Mahfud MD, keputusan itu diambil setelah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil diundang dalam rapat terbatas oleh Menko Polhukam.

Selain pengambilan kewenangan, ada tiga poin yang dihasilkan dari rapat terbatas di kantor Menko Polhukam pada Sabtu (24/6/2023) itu.

Dilansir dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Ridwan Kamil, pada Senin (26/6).

Di situ, ia mengungkapkan bahwa kasus Al-Zaytun telah ditarik menjadi kewenangan nasional.

Sehingga, sebagai pihak pemerintah provinsi, Ridwan Kamil hanya ditugaskan untuk fokus pada kondusifitas keamanan sosial.

"Jadi, kasus Al-Zaytun ini sudah ditarik menjadi kewenangan Nasional," ujar Ridwan Kamil.

Baca juga: VIDEO Momen Panji Gumilang Gebrak Kursi Tak Terima Disebut Sesat dan Haramkan Al-Zaytun

Selain pengambilan kewenangan, terdapat tiga poin yang dihasilkan dari rapat terbatas di kantor Menko Polhukam tersebut.

Pertama, Bareskrim Mabes Polri akan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Yakni, terkait potensi pidana dan pasal yang mungkin disangkakan.

Kedua, Kementerian Agama akan melakukan tindakan hukum administratif terhadap Ponpes pimpinan Panji Gumilang.

Baca juga: VIDEO Jokowi Buka Suara soal Polemik Ponpes Al-Zaytun Indramayu

Ketiga, Pemprov Jabar ditugaskan untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

Sehingga, Ridwan Kamil meminta masyarakat tidak perlu melakukan demo lagi

Tinggal menunggu pengumuman resmi dari Menkopolhukam.