Ibu Muda Diminta Berhubungan Badan Saat Urus KTP dan Akta Anak di Bandung, Pengganti Uang Rp 1 Juta

WARTAKOTALIVE.COM -- Seorang ibu muda, SR menjadi korban pelecehan seksual ketika mengurus dokumen KTP dan akta lahir anak di Kantor Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Pelaku pelecehan diduga adalah pegawai kantor desa berinisial R.

R terang-terangan meminta SR berhubungan badan dengannya jika ingin dokumen yang diurus segera rampung.

Menurut R, hal itu sebagai pengganti uang Rp 1 Juta sebagai biaya pengurusan dokumen.

Karena tidak terima dan merasa dilecehkan secara verbal, SR melaporkan R ke Polda Jabar.

Ditreskrimum Polda Jabar saat ini telah melimpahkan kasus itu ke Satreskrim Polresta Bandung melalui surat bernomor B/3549/VI/RES.7.4/2023/Ditreskrimum.

Baca juga: Tangis Jurnalis Perempuan dan Perasaan Campur Aduk, Kala Pelecehan Verbal Dilakukan Pegawai KPK

SR mengatakan, kejadian tidak mengenakan itu terjadi saat ia hendak mengurus akta kelahiran anaknya, kartu keluarga, dan KTP milik sepupunya.

Di kantor desa, dia diberitahu R jika untuk mengurus semua dokumen tersebut perlu biaya Rp1 juta.

"Waktu itu saya sudah sepakat dengan angka itu dan pulang sambil menunggu prosesnya," kata SR kepada wartawan di Mapolresta Bandung, Kamis (22/6/2023).

Setelah beberapa hari SR kembali lagi ke kantor desa dan menemui R untuk menanyakan administrasi kependudukan yang diprosesnya.

Pelaku menyebutkan jika nominal Rp1 juta tidak cukup untuk mengurus semua dokumen tersebut.

Namun dia menyebutkan, dokumen bisa diurus asal mau berhubungan badan.

"Dia berdalih kalau Rp 1 juta tidak cukup dan langsung ngomong 'Itu semua bisa saya urus asal kamu mau berhubungan badan dengan saya'," kata SR menirukan ucapan R.

SR mengaku terkejut atas pernyataan pelaku yang mengajak untuk berhubungan badan.

Sebab, selama ini, korban terbilang jarang bertegur sapa dengan pelaku meski tinggal di RT yang sama.

Baca juga: Ada Pelecehan kepada Video Journalist Kompas.com Usai Pemeriksaan Yasin Limpo, KPK Minta Maaf

Dia pun berharap dapat memperoleh keadilan dari aparat penegak hukum atas peristiwa yang dialaminya.
 
 "Saya minta keadilan aja sih, soalnya sekarang saya sudah terjadi kan, dia mengancam anak saya, saya juga diancam dan mengancam juga dokumen yang saya ajukan, dia mengancam tidak akan menyelesaikan semuanya," kata dia.

Kasatreskrim Polresta Bandung, Kompol Oliestha Ageng Wicaksono, membenarkan adanya pelimpahan kasus SR yang diminta berhubungan badan oleh petugas kantor desa saat akan membuat akta kelahiran, KK, dan KTP.

"Kini itu masih dalam penyelidikan," ujar Oliestha, saat dikonfirmasi Tribun jabar, melalui pesan singkatnya, Rabu (21/6/2023).

Oliestha belum bisa menjelaskan secara rinci kasus tersebut.

Baca juga: Dugaan Pelecehan Perempuan di Transjakarta Kembali Terulang, PSI Minta Libatkan Polisi

"Kini masih dalam tahap mengundang saksi-saksi," kata Oliestha.

Ia mengaku akan kembali menginformasikan jika sudah ada perkembangan dalam kasus pungli hingga ajakan berhubungan badan ini.

"Nanti apabila ada perkembangan, saya kabari kembali," ucapnya.

Urus Dokumen Gratis

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi menegaskan pengurusan dokumen kependudukan gratis tidak dipungut biaya apa pun.
 
"Sudah selalu kami sampaikan bahwa mengurus dokumen kependudukan itu gratis, tidak ada biaya, tidak ada pungutan," ucap Teguh, Kamis (22/6/2023)
 
 Soal pelayanan adminduk di desa, menurut Teguh, prinsipnya pelayanan itu dilakukan oleh Dinas Dukcapil.

Baca juga: 100 Petugas Frontliners Kereta Commuter Indonesia Ikuti Pelatihan Pencegahan Pelecehan Seksual

Namun agar pelayanan dilakukan secara lebih baik, maka ada petugas operator dan tim layanannya di kecamatan atau petugas register di Desa.
 
"Ini untuk mendekatkan pelayanan pada masyarakat, untuk membantu dan memudahkan masyarakat," kata Teguh.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News