Bukan Warga Asli DKI, Rupanya Warga Bekasi, Depok, Tangerang yang Bikin Jakarta Macet Setiap Hari

Karena itu, bisa dipastikan macet tetap terjadi karena mereka pulang di waktu yang sama.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menilai kebijakan kerja dari rumah atau work form home (WFH) secara bergantian masih jadi solusi yang jitu untuk mengurai kemacetan.

William meminta Pemprov DKI Jakarta mulai mempertimbangkan usulan WFH secara bergantian di kantor-kantor kawasan Ibu Kota, agar tercipta pengurangan macet yang signifikan.

Baca juga: Biang Macet, Pemkot Depok Kesal pada Kemenhub yang tak Mau Perlebar Jalan Raya Sawangan

“Lebih baik kantor-kantor diimbau untuk kerja secara hybrid WFH dan WFO secara bergantian. Ketika ada yang WFH jalanan akan lebih lengang karena sebagian warga kerja di rumah,” jelas William.

Diketahui, Pemerintah DKI Jakarta masih menggodorok rencana pengaturan jam kerja di Ibu Kota.

Bahkan Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah melakukan focus group discussion (FGD) untuk mempersiapkan rencana ini.

Kebijakan ini kemungkinan bisa berlaku bagi seluruh karyawan perkantoran di Ibu Kota.

Langkah ini diyakini bisa mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas yang biasa terjadi di Jakarta, karena jam kerja yang masuk dan pulang secara bersamaan.

“Masalah jam kerja Dinas Perhubungan sedang melakukan FGD. Tergantung FGD, kita lihat,” ujar Heru saat meninjau Sungai Ciliwung di wilayah Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin (8/5/2023).

Politisi PDIP Sebut Pembangunan Anies Baswedan di Jakarta Ngawur, Gilbert: Bikin Macet Parah

Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2012 Anies Baswedan harus meminta maaf karena dianggap salah menginterpretasikan pembangunan jalan di era Presiden Jokowi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu menyebut, pembangunan jalan di era SBY jauh lebih panjang dibanding era Jokowi.

“Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya,” kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (Badiklatda) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Prof Gilbert Simanjuntak, Sabtu (27/5/2023).

Menurut dia, Anies harusnya meminta maaf kepada publik termasuk kepada Presiden Jokowi, bukan menyalahkan media karena salah membaca data dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menilai, harusnya Anies dan timnya memvalidasi data kembali sebelum disampaikan kepada muka publik di acara Milad ke-21 PKS di Senayan, Jakarta Pusat beberapa hari lalu.