Kamis, 9 April 2026

Pilpres 2024

Cak Imin Tegaskan Lagi, Airlangga Boleh Bergabung Tapi Bukan Jatah Wapres

Gerindra sudah menandatangani kontrak dengan PKB, jadi tentu semua harus dapat persetujuan dari Pak Muhaimin sebagai Ketum PKB

Editor: Rusna Djanur Buana
Kompas.com/NICHOLAS RYAN ADITYA
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat bertemu Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023). Cak Imin menegaskan partai lain boleh bergabung dengan KKIR namun dilarang minta jatah wakil Cawapres 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menegaskan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas bersama Partai Gerindra terbuka bagi partai lain.

Namun pria yang akrab dipanggil dengan sebutan Cak Imin itu menegaskan partai yang akan bergabung tidak berhak meminta posisi sebagai bakal calon wakil presiden.

Koalisi ini sebelumnya sudah sepakat bakal mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden.

Hal tersebut diungkapkan Cak Imin setelah bertemu dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Cak Imin mengaku sudah cukup lama tidak bertemu dengan Prabowo Subianto.

Meski demikian dia memastikan kerja sama dan kesepakatan dengan Partai Gerindra tetap terjaga dan tidak pernah berubah.

Baca juga: Partai Nasdem: Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat Adalah Jalan Terjal

"Sampai hari ini saya belum pernah ketemu Pak Prabowo lagi ya, jadi sejauh ini kami masih konsisten dengan rencana kami berdua sejak awal," kata Muhaimin.

Itu sebabnya Cak Imin itu masih yakin akan menjadi cawapres Prabowo yang akan diusung KKIR dalam kontestasi Pilpres 2024.

Hal ini ditegaskannya ketika ditanya sikap Golkar yang kabarnya tetap ngotot menawarkan sang ketua umum Airlangga Hartarto sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

"Kan sudah dijawab oleh Faisol Riza (Ketua DPP PKB) waktu itu.

Baca juga: Golkar dan PKB Berebut Posisi Bakal Calon Wakil Presiden, Gagasan Koalisi Besar Layu?

Apa jawabannya waktu itu? Pak Airlangga bergabung, tapi tidak wapres," tegas Wakil Ketua DPR ini seperti dilansir Kompas.com.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa nama cawapres untuk Prabowo juga harus mendapatkan persetujuan dari Cak Imin, karena sejak awal Gerindra telah berkoalisi dengan PKB.

"Gerindra sudah menandatangani kontrak dengan PKB, jadi tentu semua harus dapat persetujuan dari Pak Muhaimin sebagai Ketum PKB.

Pak Muhaimin memegang ‘kunci inggris’, bisa dikecilin bisa digedein." kata Muzani ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (19/5/2023).

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved