Pemilik Ruko di Muara Karang Serobot Tanah Pemprov, Heru Budi Minta Dibongkar

WARTAKOTALIVE.COM, PENJARINGAN - Beredar di sosial media instagram seorang ketua RT menegur pemilik Ruko di kawasan Muara Karang, Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

Peneguran itu berujung debat antara ketua RT dengan pemilik Ruko karena masalah tanah milik pemerintah.

Sebab, pemilik ruko menggunakan sekira 8 meter tanah Pemerintah untuk dijadikan lahan parkir dan juga tempat duduk kafe.

Menanggap hal itu, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku sudah mengetahui kejadian debat antar RT dengan pemilik Ruko.

"Memang masalah bangunan itu sudah lama," ujarnya belum lama ini.

Baca juga: Buntut Kasus Sengketa Tanah, Bripka Madih akan Mengadu ke Komisi III DPR RI hingga Menko Polhukam

Menurutnya, ia sudah memerintahkan Wali Kota Jakarta Utara untuk melihat aturan dan trasenya.

Ia juga meminta kepada jajarannya untuk melihat surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Ruko tersebut guna memastikan apakah pemiliknya menyalahi prosedur.

"Ya kalau bisa bongkar sendiri sesuai aturan saja aturannya gimana ya," ucapnya

Baca juga: Klaim Kantongi SHM hingga HGB, Ketua RW Tuding Pertamina Tak Pikirkan Warga Sekitar Depo Plumpang

Sebagai informasi, pengurus RT Muara Karang debat dengan pemilik Ruko di kawasan Muara Karang, Penjaringan Jakarta Utara karena masalah lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Pemilik Ruko diduga mengambil sekira 9 meter lebih tanah untuk dijadikan lahan parkir dan tempat duduk.

Pengurus RT kemudian menegur pemilik Ruko, namun yang terjadi malah adu mulut di lokasi tersebut.

Kini, Pemprov DKI belum mengambil tindakan atas penyerobotan lahan tersebut yang digunakan oleh pemilik Ruko.(m26)