Mantap Dukung Ganjar Pranowo, PPP Tidak Merasa Kehilangan Jika Golkar Gabung Koalisi Nasdem

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sama sekali tidak keberatan jika Partai Golkar keluar dari Koalisi Indonesia Bersatu dan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan Golkar punya hak untuk memilih dan memutusakan koalisi yang akan dipilih.

Pria yang akrab dipanggil Awiek ini mengatakan partai berlambang pohon beringin itu punya hak untuk menentukan sikap politiknya.

Ini sama seperti PPP yang telah menentukan sikap untuk mengusung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.

Pernyataan ini menanggapi adanya tawaran dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali agar Partai Golkar bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Baca juga: Petinggi Nasdem Sebut KIB Telah Bubar, Ajak Golkar Dukung Anies

"Itu tanya Golkar mau menentukan sikap ke mana. Kan KIB tidak pernah membatasi.

Soal Golkar mau ke mana, kita enggak ada urusan. Itu haknya Partai Golkar," kata Achmad Baidowi kepada Kompas.com, Sabtu (6/5/2023).

Awiek mengatakan, partai-partai yang tergabung dalam KIB sudah sepakat menghormati pilihannya masing-masing.

Hal ini sebagaimana disepakati dalam pertemuan terakhir ketiga partai tersebut.

"PPP pertemuan terakhir KIB itu semuanya sepakat dengan menghormati ikhtiarnya masing-masing," ujarnya.

Sementara itu, terkait pengusungan Ganjar oleh partainya, ia menilai langkah tersebut adalah hal yang biasa saja.

Menurut Awiek, langkah yang diambil sama dengan ketika Golkar mengusung Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto sebagai capres.

Baca juga: Ini Syarat yang Diajukan Anies Baswedan Jika Airlangga Melamar Jadi Calon Pendampingnya

"Toh, kemudian tidak jadi ada kesepakatan, ya kita kan nanti bertemunya kan baik-baik. Ya kalau pun ada perbedaan pendapat ya harus baik-baik," kata Awiek.

Lebih lanjut, Awiek memberikan sinyal bahwa KIB bisa saja bubar jika tidak satu suara dalam pengusungan capres.

Ia lantas menyiratkan bahwa PPP ingin agar KIB satu suara mendukung Ganjar Pranowo.

"Kalau memang (tidak sejalan), itu kan tinggal formalnya saja sebenarnya.

Kalau, kemudian nanti capresnya sama-sama Ganjar, ya KIB lanjut.

Kalau ternyata capresnya berbeda, ya KIB tidak lanjut. Kan begitu saja," ujar Awiek berseloroh.

Sebelumnya Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ahmad Ali menilai saat ini Golkar harus membentuk atau mencari koalisi anyar setelah PPP memutuskan memberi dukungan kepada bakal capres besutan PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Megawati Soekarnoputri Bertugas Cari Cawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024: Saya Mikir Dulu

Menurut Ahmad Ali, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sudah bubar setelah PPP memastikan dukungan kepada Ganjar. Seperti diketahui, KIB merupakan koalisi yang digagas oleh Partai Golkar, PAN dan PPP.

Sejauh ini Golkar dan PAN belum secara tegas menentukan siapa bakal calon presiden yang mereka usung.

"Dari apa yang kita lihat beberapa waktu, ketika PPP secara resmi mendeklarasikan Mas Ganjar sebagai Capres, artinya secara otomatis kita mengatakan bahwa koalisi KIB sudah bubar kan," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/5/2023).

Oleh karena itu, Ahmad Ali mengajak Partai Golkar untuk bergabung dengan koalisinya, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Pasalnya, menurut Ahmad Ali, pembubaran KIB membuat Partai Golkar mau tidak mau mencari koalisi baru.

"Dengan bubarnya KIB dengan bergabungnya PPP ke Mas Ganjar, kemudian Golkar mau tidak mau juga akan mencari koalisi.

Makanya saya katakan, ketika Golkar ingin bergabung, dipersilakan. Silakan bergabung ke koalisi perubahan," ujarnya.

Tidak cuma Golkar, ia mempersilakan partai lain turut bergabung dengan KPP.

Termasuk, Partai Amanat Nasional (PAN). Ia lantas menegaskan bahwa KPP merupakan koalisi terbuka.

Namun, Ali mengingatkan agar partai-partai yang bergabung harus mengikuti ketentuan di KPP.

"Koalisi ini adalah koalisi terbuka, cuma tentunya ada beberapa hal yang memang harus mengikuti aturan dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibangun dalam koalisi perubahan," kata Ahmad Ali.

Seperti diketahui KPP sudah menetapkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Namun hingga saat ini KPP belum menentukan siapa yang akan mendamping Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Anies sendiri enggan mencari pendaming dari luar KPP.