Heru Budi Hartono Didesak Tarik Pengelolaan JIS dan TIM dari Jakpro Karena Terlalu Kejar Profit

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono diminta menarik PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pengelola Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta Utara dan Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta Pusat.

Sebab sebagai perseroan, Jakpro dianggap terlalu mencari profit. Sementara kedua fasilitas tersebut mestinya lebih digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Hal itu dikatakan Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina, Kamis (6/4/2023).

Wa Ode mengusulkan, pemerintah daerah untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di JIS dan TIM.

UPT ini, kata dia, berada langsung di bawah dinas terkait.

“Seperti Kawasan Monas (Monumen Nasional), operasionalnya ditanggung oleh pemerintah daerah lewat dinas teknis sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan biaya murah,” kata Wa Ode.

Baca juga: Heru Budi Hartono akan Shalat Idul Fitri di Balai Kota, Bukan di Stadion JIS Seperti Anies Baswedan

“Jadi, TIM dan JIS bisa fokus pada azas manfaat untuk masyarakat, bukan mencari uang,” lanjut Wa Ode yang juga menjadi Wakil Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut dia, JIS dan TIM menjadi beban jika dikelola PT Jakpro dengan motif mencari keuntungan.

Dia lalu meminta Heru agar menarik JIS dan TIM dari pengelolaan Jakpro, karena jangan sampai investasi dua venue yang begitu besar tersebut tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Baca juga: Polda Metro Susupkan Intelijen Antisipasi Kejahatan di Terminal Bus dan Stasiun KA Saat Arus Mudik

“Sebagai perusahaan, Jakpro harus menyewakan dua venue tersebut, karena biaya bangunnya besar sehingga otomatis biaya sewanya pun besar. Tidak akan ada yang sewa juga, dengan penunjangnya yang belum lengkap,” jelasnya.

Selain itu, Wa Ode juga meminta Jakpro untuk kreatif demi mendongkrak pendapatan korporasi.

Apalagi biaya operasional JIS juga cukup besar hingga mencapao Rp 220 miliar per tahun.

Baca juga: Antisipasi Mudik 19 April 2023, Perusahaan Diminta Majukan Cuti Bersama dan Beri THR Lebih Awal

“Anggota Komisi B pada umumnya mengharapkan kreativitas dari Direksi Jakpro agar mengaktifkan JIS, sehingga ada pendapatan dan bisa menutup biaya operasional yang begitu besar,” ungkapnya.

Diketahui Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengungkap, biaya operasional JIS mencapai Rp 220 miliar per tahun.

Dengan nilai sebanyak itu, Prasetyo lalu mempertanyakan langkah Jakpro selaku pengelola JIS untuk mencari dana Rp 220 miliar.