BREAKING NEWS: Takut Ketinggalan Gerbong, PSI Putuskan Gabung ke Koalisi Besar di Pilpres 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana masuk ke dalam Koalisi Besar di Pilpres 2024 mendatang.

Melalui surat undangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI yang diterima Wartakotalive.com, PSI akan masuk ke dalam Koalisi Besar, yang merupakan penggabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

"PSI memutuskan akan bergabung dengan KIB+KIR. Apa yang mendasari keputusan ini? Apa langkah-langkah PSI selanjutnya?" bunyi undangan tersebut.

Partai berlambang kepalan tangan menggenggam bunga mawar itu akan menggelar konferensi pers hari ini, Rabu (5/4/2023) di DPP PSI yang berlokasi di Jalan Wahid Hasyim No 194, Jakarta Pusat (Jakpus) pukul 12.00 WIB.

Apabila sesuai pesan undangan, konferensi pers tersebut bakal dihadiri Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, dan sejumlah pengurus DPP.

Bikin Gaduh

Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly kurang setuju atas wacana pembentukan koalisi besar jelang Pilpres 2024, karena akn bermuara pada konsep oposisi.

Baca juga: Demokrat Tanggapi Wacana Bergabungnya Koalisi Besar KIB dan KKIR: Tak Mudah Menyatukan Partai-partai

Jika terwujud, koalsi besar itu justru bisa bikin gaduh, dan stabilitas politik menjadi terganggu.

“Ya, koalisi lima partai politik itu hal yang biasa, apalagi menjelang tahun politik seperti Pemilu dan Pilres,” ujar Yasonna, Senin (3/4/2023).

Wacana pembentukan koalisi besar diprakarsai oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), dan dihadiri empat pemimpin parpol lain saat acara silaturahmi, Sabtu (1/4/2023).

Adapun koalisi besar adalah gabungan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Indonesia Raya.

Baca juga: Buka Peluang Soal Koalisi Besar KIB-KIR, Prabowo Subianto: Kita Sudah Masuk Tim Jokowi

KIB terdiri dari PAN, Golkar, dan PPP, sedangkan Koalisi Indonesia Raya terdiri dari Partai Gerindra dan PKB.

Menurut Yasonna, terminologi koalisi versus oposisi tidak dikenal dalam sistem presidensil yang dianut Indonesia, karena Indonesia hanya menganut sistem parlementer.

“Benar bahwa menurut Pasal 6A Ayat 2, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik, atau gabungan partai politik," ucapnya.

"Dalam konteks ini, sesuai konstitusi maka terminologinya adalah partai pengusung, termasuk bagi parpol yang bisa mengusulkan sendiri," imbuhnya.

"Jika didukung partai lainnya, fungsinya sebagai partai pendukung. Jadi gabungan partai politik yang secara konstitusi dan Undang-Undang bisa mencalonkan, seharusnya disebut sebagai partai pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden,” tambahnya.

Yasonna menyatakan, pengalaman Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, di mana dibangun konsep koalisi dan oposisi, justru mempertajam dikotomi di DPR-RI, sehingga menimbulkan kegaduhan dan deadlock.

“Saya kira kita harus bangun suatu budaya politik yang lebih guyub, mengedepankan prinsip musyawarah mufakat, dan secara konstitusional membangun sistem presidensil yang lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, menurut Zulhas pembicaraan mengenai koalisi besar ini masih memiliki banyak waktu, termasuk soal pemilihan calon presiden (capres) yang akan diusung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga hadir dalam acara itu dan mengatakan para ketua umum partai politik tersebut cocok berkoalisi.

Presiden berharap agar parpol-parpol dapat bergabung dalam koalisi besar demi kebaikan rakyat.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, mengatakan ada kesamaan pemikiran antara Gerindra dan parpol-parpol yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut.

"Wacana ini bisa dipertimbangkan, tapi kita lihat nanti hasil Pemilu legislatif dulu," ujarnya.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News