Cuma Untung Rp 5 miliar, PSI Sindir Formula E Butuh Waktu 100 Tahun untuk Balik Modal

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta tak setuju turnamen Formula E digelar hingga 2030 mendatang.

Saat ini kontrak turnamen Formula E dengan Formula E Operations (FEO) selaku pemegang lisensi balap dari 2022 sampai 2024.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anthony Winza Prabowo mengatakan, keuntungan Formula E dalam sekali turnamen hanya berkisar Rp 5 miliar.

Sementara Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan duit sekitar Rp 560 miliar untuk turnamen yang digelar sejak 4 Juni 2022 lalu.

Baca juga: Prasetyo Edi Marsudi dan Bobby Nasution Mundur dari Formula E 2023, Bamsoet: Enggak Ada Penggantinya

“Kalau dilihat dari evaluasinya satu tahun cuma sekali Rp 5 miliar, pemerintah sudah keluar tuh Rp 560 miliar untuk commitment fee, masak harus nunggu sampai 100 kali (turnamen), karena sampai 2030 saja sebenarnya nggak cukup,” kata Anthony pada Kamis (16/3/2023).

Anthony juga mempertanyakan klaim Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (2017-2022) yang mengaggas turnamen itu, bahwa Formula E bisa digunakan untuk kampanye mobil bertenaga listrik.

Dibanding mengadakan turnamen, kata dia, sebaiknya pemerintah mengalokasikan duit untuk membuat stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU).

“Sekarang apa sih dampak langsungnya terhadap penggunaan mobil listrik, apakah ada? Mendingan uangnya itu kan dipakai untuk bikin charging mobil-mobil listrik di mana-mana, biar itu menjadi insentif buat orang-orang yang mau beli mobil listrik,” jelasnya.

Baca juga: Usung Konsep Street Sirkuit, Formula E 2024 Tidak akan Digelar di Sirkuit Warisan Anies Baswedan

“Cuman ya kalau itu (turnamen Formula E) sudah lungsuran dari gubernur sebelumnya punya komitmen, membebani APBD, melintasi masa jabatan beliau (Anies) ini yang mau enggak mau akhirnya seluruh DKI harus menanggungnya,” lanjutnya.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini juga menolak rencana pemindahan arena balap dari JIEC Ancol ke Jalan Sudirman-Thamrin.

Kata dia, rencana itu merupakan pemborosan anggaran karena diperlukan biaya sebelum kebijakan itu dieksekusi.

“Kalau memindahkan tempat saya rasa pasti perlu biaya lagi, perlu ada kajian lagi, datang timnya lagi ngukur kalau di Sudirman harus bagaimana nih belokan-belokannya. Belum lagi nanti ada perbaikan infrastruktur tertentu, belum lagi menghitung potential cost karena kemacetan secara ekonomi,” jelasnya. (faf)

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.