Kebakaran Depo Pertamina Singgung IMB yang Dibikin Anies Baswedan, PKS: Jangan Senangnya Buat Gaduh

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) belakangan menimbulkan kegaduhan terkait keluarnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada zaman Anies Baswedan. 

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengatakan sudah sewajarnya tidak membuat kegaduhan atas musibah yang menelan korban jiwa 19 orang termasuk anak-anak dan puluhan korban luka bakar.

“Jangan senangnya buat gaduh dengan mempermasalahkan IMB yang dikeluarkan era Gubernur Anies, mari kita bicara dengan data, sehingga bisa bijak menilai musibah ini dan perlu kita carikan solusinya,” ujar pria yang akrab disapa Bang Yani ini, Senin (6/3/2023).

Menurut Yani, informasi dari Lurah Rawa Badak Selatan, IMB yang diberikan era Anies adalah IMB kawasan, bukan IMB atas lahan untuk mengakui bangunannya.

Baca juga: Pasangan Pengantin Ini Tetap Gelar Resepsi Pernikahan di TKP Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Ia beralasan sebelumnya warga sudah mendapatkan legalitas keberadaanya dalam bentuk KTP yang dikeluarkan di era Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

“Jadi legalitas itu sudah ada jauh sebelum IMB itu dikeluarkan. IMB yang dikeluarkan pun adalah IMB kawasan untuk mengakui keberadaan penduduk tersebut yang sudah memiliki KTP,” paparnya.

“Maka dari itu tidak pas, kita menyalahkan siapa dan siapa, mari kita carikan solusi terbaik untuk Pertamina dan warga sekitar,” sambungnya lagi.

Politisi PKS ini juga menambahkan, bahwa musibah kebakaran yang terjadi di Depo Pertamina ini adalah yang kedua, sebelumnya terjadi di tahun 2009.

Baca juga: Penuh Haru, Sejumlah Kucing Ditemukan Bertahan Hidup di Tengah Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Jadi, seperti ada aspek kelalaian di Pertamina sendiri yang menyebabkan terjadinya kebakaran,

“Kok bisa sampai dua kali terjadi, jadi fokusnya ke sini, jangan melebar kemana-mana,” tegasnya.

Kalaupun tidak ada pemukiman, kebakaran di Depo BBM Plumpang yang berada di tengah kota itu tetap berbahaya sehingga perlu dipindahkan posisi Deponya agar tidak berada di tengah kota.

Yani menambahkan Pengamat Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemindahan Depo Pertamina Plumpang opsi yang tepat untuk mencegah terjadinya kebakaran berulang dibandingkan pemindahan warga.

“Jadi mari kita berpikir untuk mencari solusi yaitu lokasi alternatif untuk memindahkan Depo Plumpang tersebut ke tempat yang relatif aman dan tidak di tengah kota seperti saat ini,” pintanya.

“Dan Depo yang menampung jutaan liter BBM itu juga haruslah memiliki tingkat safety dan security yang tinggi, termasuk terhadap lingkungan sekitarnya,” tutup Yani.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News.