Pengamat Sosial Waswas Lihat Kemiskinan Ekstrem di Jakarta: Harus Ada Upaya Keras!

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pengamat sosial, Rissalwan Habdy Lubis angkat bicara terkait kemiskinan ekstrem di Jakarta.

Ia mengatakan, perlu ada studi khusus yang dapat membuktikan hubungan korelatif antara angka kemiskinan dan kriminalitas.

"Saya kira perlu ada studi khusus yang bisa membuktikan bahwa ada hubungan korelatif antara angka kemiskinan dengan angka kriminalitas di suatu lokasi tertentu," ujarnya kepada wartakotalive.com, baru-baru ini.

Menurut Rissalwan, dapat dilihat bahwa kantong-kantong kemiskinan baik di kota maupun di pedesaan banyak yang menjadi 'supplier' bagi para pelaku kriminal.

Namun, ia masih percaya, orang miskin masih memiliki moral dan etika untuk tidak mudah tenggelam dalam tindak kriminal tertentu.

"Angka kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta sebenarnya berada di bawah angka kemiskinan ekstrem nasional," katanya.

"Artinya, upaya penanganan yang dilakukan tidak terlalu berat dibandingkan tingkat nasional atau di banding daerah lain," lanjutnya.

Baca juga: Ditinggal Anies Baswedan Kemiskinan Ekstrem Melonjak, Heru Budi Hartono Siapkan Tiga Langkah Konkret

Menurut Rissalwan, hal utama yang harus dilakukan Pemprov DKI terkait kemiskinan ekstrem adalah mengurangi exclusion error.

Exclusion error adalah penduduk yang menjadi miskin atau belum terdata sebagai penerima bantuan.

"Dengan melakukan pemutakhiran data P3KE, dengan data yang lebih valid dan reliable ini, distribusi bansos akan lebih tepat sasaran pada kelompok miskin ekstrem," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mempertanyakan data kemiskinan ekstrem yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Baca juga: Cici Suarsih Sedih Pemerintah tak Peduli pada Warga Penghuni Kolong Tol Penjaringan, Bansos Nihil

Politisi PDI Perjuangan itu bahkan meragukan, bahwa 95.668 warga Jakarta mengalami kemiskinan ekstrem.

“Nah itu dia, kami kan harus by data. Apakah ini betul-betul datanya? Apakah data yang beredar sekarang ini nggak betul?,” ujar Prasetyo di DPRD DKI Jakarta pada Selasa (14/2/2023).

Menurut dia, pemerintah berkewajiban turun ke lapangan untuk memastikan laporan tersebut.

Bahkan pemerintah bisa menggali informasi narasumber dari yang diteliti dan memikirkan solusi dalam menanggulangi persoalannya.

Prasetyo menyarankan pemerintah daerah agar fokus menganggarkan kegiatan yang menyentuh kesejahteraan rakyat (kesra).

Para Wali Kota di lima wilayah juga diharuskan rutin mengecek kondisi warganya yang berkategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Anggaran itu fokus dicek, setiap wilayah kotanya di mana wilayahnya yang berbasis padat, apalagi di satu kilometer Istana Negara kan masih ada daerah kumuh, diceklah semua. Perangkat pemerintah daerah harus bergerak,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, pimpinan juga sempat memberi arahan kepada para satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dalam forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 di Balai Kota DKI, Selasa (14/2/2023).

Prasetyo meminta SKPD mengikuti arahan Presiden RI melalui Pj Gubernur dalam mengentaskan persoalan banjir, kemacetan, kemiskinan dan ketahanan pangan.

“Nah kami fokus anggaran di situ, kebetulan narasumbernya orang-orang hebat di sana tadi, ya kami ngasih arahan juga kepada SKPD. Jadi berapa banyak orang kurang gizilah, orang yang masih nggak mampu lah,” ungkapnya.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem. Sejumlah strategi pun diterapkan untuk mencapai target 0 persen kemiskinan ekstrem pada 2024.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.

Intervensi pertama adalah dengan terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.

“Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data by name by address yang akurat, sehingga dapat ditemukan akar masalahnya dan segera dilakukan intervensi yang tepat sasaran. Kita pastikan target 0 persen itu dapat tercapai pada tahun 2024,” kata Heru berdasarkan keterangan dari PPID DKI Jakarta yang dikutip pada Sabtu (4/2/2023).

Heru mengatakan, intervensi kedua melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial.

Misalnya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), BPMS (Bantuan Pendidikan Masuk Sekolah) untuk sekolah swasta, dan KAJ (Kartu Anak Jakarta) untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, program bantuan/layanan sosial lainnya, seperti KPARJ (Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta) untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena Covid-19, KLJ (Kartu Lansia Jakarta), KPDJ (Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta), Jaminan Sosial Kesehatan, Subsidi Pangan, Subsidi Air Bersih, Subsidi Tangki Septik, Subsidi Rusunawa, dan Subsidi Transportasi.

Sedangkan intervensi ketiga adalah melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu (bagi wirausaha pemula).

Lalu, intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi Penataan Kualitas Permukiman, program Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur, serta Pemberian Makanan Tambahan bagi Lansia dan Balita.

Untuk mencapai target 0 persen tersebut tidak mudah, karena ada berbagai tantangan, di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI Jakarta ke DKI Jakarta.

Namun Heru dan jajaran Pemprov DKI Jakarta akan terus memastikan penerima Program Intervensi Kemiskinan Terpadu tetap tepat sasaran.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News