Disdukcapil Masih Lakukan Sinkronisasi Data dengan BPS Soal Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil DKI Jakarta saat ini sedang melakukan sinkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Sinkronisasi data tersebut berkaitan dengan jumlah masyarakat DKI Jakarta yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Datanya saat ini masih dari BPS ya. Saat ini kami sedang memadankan (sinkronisasi) data tersebut," ujar Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (14/2/2023).

Budi membeberkan alasan sinkronisasi data tersebut karena terdapat beberapa masyarakat yang sudah tidak lagi menjadi warga DKI Jakarta.

"Jadi ada dari mereka yang sudah tidak tinggal di Jakarta, atau bahkan ada yang meninggal. Nah itu akan kami cek," kata Budi.

Baca juga: Puluhan Ribu Warga DKI Jakarta Masuk Kategori Rakyat Miskin Ekstrem, Begini Respons Heru Budi

Budi pun mejelaskan langkah yang akan dilakukan adalah menunggu data pasti dari BPS DKI Jakarta.

Setelah itu kata Budi, pihaknya akan melakukan padanan data tersebut dengan data kependudukan yang dimiliki oleh Disdukcapil.

Saat ditanya arahan dari Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono terkait data tersebut, Budi mengatakan tidak ada arahan khusus.

"Kami saat ini tengah fokus terhadap kedalaman data penduduk miskin ekstrem itu," ucap Budi.

Kemudian setelah didapatkan data pasti, akan ada langkah berikutnya yang akan dijalankan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait lainnya.

"Nanti action (langkah) selanjutnya itu ada di ranah SKPD lain untuk menangani," pungkas Budi.

Baca juga: Puluhan Ribu Warga DKI Jakarta Masuk Kategori Rakyat Miskin Ekstrem, Begini Respons Heru Budi

Puluhan Ribu Masyarakat DKI Jakarta Masuk dalam Kategori Miskin Ekstrem 

BPS DKI Jakarta melaporkan lebih dari 95.000 masyarakat ibu kota masuk dalam kategori rakyat miskin ekstrem.

Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta, Suryana menyampaikan bahwa angka tersebut setara dengan 0,89 persen.

"Penyajian data miskin ekstrem hanya bisa menggambarkan sampai tingkat kabupaten atau kota," ujar Suryana melalui pesan singkat WhatsApp kepada Warta Kota, Selasa (14/2/2023).