HPN 2023, Presiden Minta Rancangan Perpres Perusahaan Platform Digital Selesai dalam Sebulan

WARTAKOTALIVE.COM, MEDAN -- Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Presiden Joko Widodo meminta agar rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perusahaan platform digital segera diselesaikan dalam waktu satu bulan ke depan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidatonya di puncak acara peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Gedung Serba Guna Pemprov Sumut, Deli Serdang, Sumatra Utara, Kamis (9/2/2023).

Menurut Jokowi usulan Perpres itu datang dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang mengajukan izin prakarsa tentang kerjasama perusahaan platform digital.

“Keberlanjutan industri media konvensional juga menghadapi tantangan berat. Saya mendengar banyak mengenai ini bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital terutama platform-platform asing. Ini sedih loh kita,” kata Jokowi.

Presiden mengungkapkan bahwa pada Rabu (8/2/2023) malam saat makan durian, dia mengundang beberapa tokoh insan pers untuk berbicara mengenai hal tersebut.

“Kita tahu bahwa Menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas, tapi ada usulan lain rancangan Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas,” ujarnya.

“Saran saya bertemu, kemudian dalam satu bulan ini harus selesai mengenai perpres ini. Jangan lebih dari satu bulan. Saya akan ikut nanti dalam beberapa pembahasan mengenai ini,” kata Jokowi berjanji.

Presiden sekali lagi menegaskan bahwa sekitar 60 persen belanja iklan telah diambil oleh media digital, terutama platform-plaform asing.

“Artinya Apa? Sumber daya keuangan media konvensional akan semakin berkurang terus. Larinya pasti ke sana. Dan sebagian sudah mengembangkan diri ke media digital tetapi dominasi platform asing dalam mengambil belanja iklan ini telah menyulitkan media dalam negeri kita,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyinggung tentang kedaulatan dan keamanan data dalam negeri. Jokowi menyebut bahwa saat ini data adalah sumber minyak baru atau new oil lantaran harganya yang tidak terhingga.

“Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama. Data adalah new oil yang harganya tak terhingga dan para penguasa data bukan hanya bisa memahami kebiasaan dan perilaku masyarakat. Dengan memanfaatkan algoritma, penguasa data dapat mengendalikan preferensi masyarakat. Ini yang kita semua harus hati-hati dan hal ini harus menjadi kewaspadaan kita bersama. Hati-hati dan waspada mengenai hal ini,” kata Jokowi mengingatkan.

Di tengah suasana dimana kata Jokowi dunia pers sedang tidak baik-baik saja, insan media arus utama (media mainstream) justru sangat dibutuhkan.

“Sangat dibutuhkan untuk menjadi rumah penjernih informasi. Penting sekali menjadi clearing house of information, menyajikan informasi yang terverifikasi dan menjalankan peran sebagai communication of hope, yang memberi harapan kepada kita semuanya,” ucapnya.

Menurut presiden, peran utama media kini semakin penting untuk mengamplifikasi kebenaran dan menyingkap fakta terutama di tengah keganasan post-truth, pasca-fakta dan pasca-kebenaran.

“Media arus utama diharapkan mampu menjaga dan mempertahankan misinya untuk mencari kebenaran, searching the truth dan membangun optimisme,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Oleh karena itu, Jokowi meminta semua pihak baik pada lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama.

“Memang untuk bisa eksis berkelanjutan media arus utama harus melakukan inovasi-inovasi, harus adaptif terhadap teknologi dan melakukan langkah-langkah strategis, namun media massa tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan harus memberikan dukungan,” katanya. (*)