Korupsi
Peneliti LSAK Hariri Sebut Turunnya Corruption Perception Index Jadi Tanggungjawab Bersama
Turunnya Corruption Perception Index jadi perhatian dan tanggungjawab bersama. hal itu disampaikan peneliti LSAK Ahamd A. Hariri.
Penulis: Dodi Hasanuddin | Editor: Dodi Hasanuddin
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Peneliti LSAK Hariri sebut turunnya Corruption Perception Index jadi perhatian dan tanggungjawab bersama.
Turunnya CPI atau Corruption Perception Index yang telah dirilis TII harus menjadi perhatian dan tanggungjawab bersama.
Namun tidak perlu tergopoh-gopoh dan bersikap inlander menyikapi hal tersebut.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Catat Rekor Terburuk, Novel Baswedan Sentil KPK hingga Kritik Pemerintah
Dari faktor-faktor yang dinilai, seperti sektor pelayanan publik, perijinan usaha, kepastian hukum, iklim ivestasi , democracy, law enforcement, dan political, menunjukkan banyak stakeholder yang bertanggungjawab dan punya peran signifikan terhadap CPI.
Aneh bila berdasarkan CPI tetiba ada yang hanya menyudutkan negatif lembaga penegakan hukum.
"Padahal CPI terendah juga pernah terjadi di tahun 2012, dengan nilai lebih rendah pada saat ini, sebesar 32 point. Waktu itu nggak ada yang ribut termasuk Novel, diam aja. Pimpinan BW, AS kemana. Saat tahun 2012 kemana mereka?," kata peneliti LSAK Ahmad A. Hariri , kemarin.
Menurut Hariri, persoalan korupsi seperti pungli di pelayanan publik masih marak, tambang illegal masih menjamur, suap perijinan masih banyak, urus izin usaha masih ada suap, termasuk modus kelebihan bayar di DKI Jakarta.
"Itu kan korupsi. Harusnya itu bagian dari tanggungjawab bersama dalam pemberantasan korupsi sehingga CPI kita baik," tuturnya,
"Jadi kalau betul-betul murni ingin pemberantasan korupsi, seharusnya dukung KPK mengungkap segala TPK, termasuk kasus Formula E. Jangan malah selama ini malah melindungi," tandasnya.
Hariri menambahkan bahwa CPI sebagai salah satu indikator pemberantasan korupsi, menjadi bahan evaluasi bersama.
Langkah perbaikan dan terobosan kebijakan harus ada skala prioritas, seperti pengesahan RUU perampasan aset koruptor.
Terdakwa Korupsi Helikopter Mangkir Sidang, JPU Minta Hakim Panggil Paksa Johannes Rettob dan Silvi |
![]() |
---|
Sosok Adik Menkominfo yang Terseret Dugaan Korupsi Proyek Rp11 Triliun |
![]() |
---|
Rumah Dito Mahendra di Kawasan Senopati Jaksel Digeledah KPK, Terkait Kasus Eks Sekretaris MA |
![]() |
---|
Fahri Hamzah Bongkar Sebab Korupsi di Perpajakan Indonesia Tumbuh Subur |
![]() |
---|
KPK Soroti Pembangunan Jalan Tol di Era Presiden Jokowi, Berpotensi Rugikan Negara Rp 4,5 Triliun |
![]() |
---|