Berita Video
VIDEO Covid-19 DKI Jakarta, Kurangnya Transparansi di Awal Pandemi hingga Dicabutnya PPKM
Sejak awal pandemi Covid-19 berlangsung di DKI Jakarta, tidak lepas dari seorang dokter yang menjadi garda terdepan dalam hal penanganan dan penyampai
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya di DKI Jakarta saat ini sudah cukup terkendali.
Hal tersebut dapat dilihat dari pencabutan oleh pemerintah pusat terhadap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berlangsung selama hampir tiga tahun ini.
Sejak awal pandemi Covid-19 berlangsung di DKI Jakarta, tidak lepas dari seorang dokter yang menjadi garda terdepan dalam hal penanganan dan penyampaian informasi.
Jurnalis Warta Kota berkesempatan untuk wawancara secara eksklusif dengan dokter tersebut. Wawancara berlangsung di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Sabtu (28/1/2023).
Dokter yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19 di DKI Jakarta bernama Ngabila Salama. Beliau merupakan Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Ngabila menjelaskan bahwa pengendalian dari wabah pandemi Covid-19 tidak hanya surveilans (pemantauan) saja, tetapi juga ada yang namanya imunisasi (vaksinasi).
"Mereka (surveilans dan imunisasi) seperti dua sejoli yang enggak bisa dipisahkan selama pandemi Covid-19 berlangsung," ujar Ngabila.
Pada prinsipnya kata Ngabila, saat awal pandemi Covid-19 berlangsung, pihaknya langsung menciptakan surveilans data dengan baik.
Selain itu, bersama dengan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Dinkes juga langsung membuat program kebijakan yang berbasis dengan data.
"Karena yang terpenting dari penanganan Covid-19 di DKI Jakarta adalah transparansi data kepada masyarakat," ucap Ngabila.
Menurutnya, transparansi tersebut berguna agar memberikan edukasi bagi warga DKI Jakarta (khususnya). Selain itu, juga membuat masyarakat tidak panik dan tenang menghadapi pandemi Covid-19.
Awal Kasus: Kurang Transparan
Ngabila mengaku bahwa saat awal-awal kasus Covid-19 ramai, pemerintah pusat kurang transparan dalam penyampaian data.
"Akhirnya, kami yang di Jakarta membangun sistem dengan prinsip transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ngabila.
"Apabila kasusnya naik, ya kami sampaikan bahwa kasusnya naik. Kalau kematiannya bertambah, kami juga sampaikan seperti itu ke masyarakat," lanjutnya.
Karena kata Ngabila, apabila pihaknya tidak menyampaikan sesuai dengan data yang ada, maka hal yang dikhawatirkan adalah salah dalam mengambil keputusan.
Ngabila menegaskan bahwa kultur keterbukaan informasi tersebut semata-mata untuk kebaikan masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ia mengaku, transparansi yang dilakukan oleh Dinkes DKI Jakarta memiliki imbas baik dan dicontoh oleh daerah-daerah lain.
"Karena waktu itu belum ada sistem informasi untuk melaporkan lewat kanal resmi. Makanya kita langsung bangun sistem," jelas Ngabila.
Sistem yang dibangun itu merupakan bentuk kesiapsiagaan Dinkes DKI Jakarta dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ngabila menceritakan, pihaknya telah siaga saat Januari 2020 muncul desas-desus Covid-19 masuk ke Indonesia.
Hingga akhirnya pada 2 Maret 2020, Presiden Jokowi mengumumkan adanya dua pasien pertama Covid-19.
"Itu pas malam sebelumnya, kami sudah rapat terlebih dahulu di Balai Kota DKI Jakarta untuk menyusun regulasi. Jadi memang kami siap siaga lebih dulu," pungkas Ngabila.
Salah satu regulasi yang disusun adalah menyiapkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan (faskes) secara gratis bagi masyarakat yang terkena Covid-19.
"Sejak diputuskan sebagai pandemi oleh WHO, kami langsung menyusun regulasi. Yang pertama kami bahas adalah menyiapkan tempat untuk isolasi mandiri," tandas Ngabila.
Sebagai informasi, WHO adalah World Health Organization atau dalam artian merupakan organisasi kesehatan dunia.
Lebih lanjut Ngabila menjelaskan bahwa pihaknya langsung menggratiskan rumah sakit dan faskes yang disiapkan.
"Karena ini merupakan suatu penyakit baru (waktu itu), dan telah ditetapkan sebagai pandemi. Tentunya negara dan pemerintah hadir untuk membayar semua pembiayaan kepada masyarakat," tutur Ngabila.
Hoaks terkait Vaksinasi
Beberapa bulan setelah jutaan orang terkena Covid-19 (bahkan sampai meninggal), muncul vaksin sebagai proteksi terhadap virus tersebut.
Pemerintah pusat langsung membeli vaksin Covid-19 tersebut, dan mendistribusikannya kepada masyarakat Indonesia, termasuk di DKI Jakarta.
Tidak lancar prosesnya, Ngabila mengakui hal tersebut dikarenakan adanya hoaks yang bermunculan terkait vaksinasi Covid-19 tersebut.
"Saya dengar dan baca hoaks bermunculan, kalau vaksin katanya itu haram, dianggap enggak manjur, terus nanti jangka panjang bakal jadi zombie. Aneh-aneh pokoknya hoaks yang beredar," ujar Ngabila.
Namun tidak menyerah, Ngabila bersama dengan jajaran tetap dengan sabar mensosialisasikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat DKI Jakarta.
Kesabarannya pun membuahkan hasil. Satu persatu masyarakat yang tinggal di DKI Jakarta bersedia untuk disuntik vaksin Covid-19 demi menjaga imunitas tubuhnya.
Ngabila pun menjelaskan fungsi dari vaksin tersebut adalah untuk membentuk kekebalan dalam tubuh manusia.
"Jadi vaksin itu bagian dari upaya pengebalan tubuh kita supaya kalau terkena Covid-19, efek yang dirasakan tidak terlalu parah," ucap Ngabila.
Selain itu Ngabila menjelaskan, vaksin Covid-19 bertujuan untuk mengurangi jumlah kematian akibat Covid-19.
"Apalagi untuk orang lanjut usia (lansia) atau yang memiliki penyakit bawaan (komorbid). Vaksin Covid-19 ini sangat penting bagi mereka," kata Ngabila.
Karena masyarakat dengan golongan lansia dan memiliki komorbid itulah yang lebih rentan terkena Covid-19 dengan efek sakit cukup parah.
Kondisi Covid-19 Saat Ini
Pada Jumat (30/12/2022) yang lalu, Presiden Jokowi telah mencabut PPKM di Indonesia.
Hal tersebut karena pandemi Covid-19 dianggap makin terkendali dari hati ke hari.
Menanggapi hal tersebut, Ngabila setuju bahwa memang saat ini kondisinya (Covid-19) sudah semakin membaik.
"Pemerintah pusat juga selama ini telah memberikan dorongan dan dukungan yang sangat luar biasa," pungkas Ngabila.
Ngabila menjelaskan bahwa pencabutan PPKM menjadi masa transisi Covid-19 dari yang sebelumnya pandemi menuju ke endemi.
"Dan perkiraan saya pandemi ini akan berakhir pada tahun ini. Cepat atau lambat Covid-19 dapat kita hadapi layaknya penyakit flu pada umumnya," tandas Ngabila.
Hal tersebut karena kata Ngabila, masyarakat sudah banyak yang divaksin sehingga telah memiliki imunitas yang cukup untuk melawan Covid-19.
Maka dari itu, semakin banyak masyarakat maka akan semakin cepat pandemi ini bertransisi menuju endemi.
"Poin utamanya adalah paradigma masyarakat untuk berpikiran tetap sehat. Dan pastinya wajib vaksinasi," tutur Ngabila.
"Lalu yang paling penting adalah tetap menggunakan masker. Karena masker ini kan bukan hanya untuk mencegah Covid-19, tetapi juga penyakit lainnya," jelas Ngabila. (m36)
VIDEO Masih Buron, Ini Tampang Ketua PP Tangsel dalam Kasus Kekerasan di RSU |
![]() |
---|
VIDEO Zulhas Sampaikan Duka Cita Meninggalnya Ibrahim Suami Najwa Shihab |
![]() |
---|
VIDEO Sikap Romantis Ibrahim Sjarief yang Buat Najwa Shihab Bucin |
![]() |
---|
VIDEO Ibrahim Sjarief Assegaf, Sosok Pendamping Setia Najwa Shihab dalam Hidup dan Karier |
![]() |
---|
VIDEO Anies dan Ahok Melayat ke Rumah Duka Ibrahim Suami Najwa Shihab |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.