Temui Massa Aksi Predator, PKS dengan Tegas Tolak Jalan Berbayar Bagaimana dengan PDI Perjuangan?

"Pernyataan yang tegas saja. Kami tidak ingin bahasa yang masih ambigu seperti itu," tegas orator.

Kemudian, Wa Ode pun kembali menyampaikan pernyataan sikap di depan ratusan massa aksi.

"Saya tanya, teman-teman semua nolak? Kalau semua nolak, baik, kami akan bantu untuk tolak," tandas Wa Ode.

Pernyataan sikap dari Wa Ode tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan dari massa aksi.

Orator pun berterima kasih dan mempersilakan Ismail dan Wa Ode untuk turun, lalu kembali masuk ke dalam gedung DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: PKS Tolak Pembahasan dan Penerapan ERP di Jakarta Karena Dianggap Bikin Rakyat Susah

Predator Tolak ERP

Predator menolak penerapan ERP. Karena menurut mereka, penerapan ERP akan memberatkan bagi aktivitas mereka sehari-hari sebagai pengemudi ojol.

"Bayangkan kalau pendapatan kita satu kali narik itu Rp 9.000, terus dibuat bayar ERP Rp 5.000 per sekali lewat jalan berbayar," ujar seorang orator pria berambut panjang dan berkaus merah.

Orator tersebut lantas meminta dengan lantang agar sistem ERP dibatalkan dan tidak diberlakukan.

"Wacana ini sudah ada di tahun 2006? Semua orang tahu. Sementara ini, gubernurnya (Anies Baswedan) sudah pensiun. Baru diganti Pj Gubernur (Heru Budi Hartono). Lalu siapa yang tanda tangan?" teriak orator tersebut.

Lantas, orator itu meminta para anggota dewan yang kebetulan sedang rapat, untuk tidak memberlakukan ERP.

"Wahai legislator Jakarta yang terhormat, jangan pernah terbesit di pikiranmu untuk berlakukan ERP jika masih berharap suara kami di (pemilihan umum) 2024," tegasnya.

Mereka tahu bahwa tujuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ERP adalah untuk mengurangi kemacetan.

Namun menurutnya, ada cara lain untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta. Di antaranya:

1. Moratorium pembelian kendaraan dinas untuk semua kantor pemerintahan;