Guruh Tirta Lunggana Beri Saran untuk Pj Gubernur Demi Menekan Polarisasi Pemilu 2024

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sejak 17 Oktober 2022, Heru Budi Hartono mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) RI ini dilantik sehari setelah Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria pensiun.

Heru merupakan satu dari tiga kandidat yang diajukan DPRD DKI Jakarta kepada Kemendagri untuk menjadi Pj Gubernur.

Penunjukan tersebut berdasarkan sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Jumat (7/10) lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta Guruh Tirta Lunggana menyebut keputusan presiden merupakan hak prerogatif.

Baca juga: Direkomendasikan PPP DKI jadi Capres di Pilpres 2024, Anies Baswedan-Sandiaga Uno Berpasangan Lagi?

Putra dari politisi senior PPP almarhum Abraham Lunggana alias Haji Lulung ini yakin, keputusan presiden mengangkat Heru sudah melewati berbagai pertimbangan.

Berikut wawancara eksklusif  Warta Kota,  jurnalis Fitriyandi Al Fajri bersama Tirta di Posko Suka Haji Lulung ,Jalan H. Fachrudin Nomor 7, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, belum lama ini:

Bagaimana Anda memandang figur pj gubernur yang dipercaya presiden, apakah sanggup mengemban jabatan itu?

Pak Heru kalau soal Jakarta sudah tidak asing karena pernah menjabat di DKI. Tahun 1993 sebagai staf khusus Wali Kota Jakarta Utara, dan menjadi staf bagian penyusunan program Kota Jakarta Utara tahun 1995.

Lalu jadi Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara di tahun 1999 dan puncaknya menjadi wali kota Jakarta Utara di tahun 2014. Jadi, Pak Heru sudah layaklah (memimpin) di Jakarta.

Menurut Anda, apakah keputusan presiden memilih Heru sebagai bentuk apresiasi kepada dewan?

Usulan kandidat itu kan sebetulnya ada tiga ya, pertama Pak Heru, kedua Pak Marullah Matali (Sekda DKI Jakarta), dan Pak Bahtiar (Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri).

Nah, yang menarik ini nama Pak Bahtiar, yang tiba-tiba muncul karena didukung oleh dua fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Jadi bisa dikatakan usulan dari kawan-kawan DPRD ini kepada Kemendagri sangat wajar untuk diteruskan kepada presiden.

Baca juga: Jelang Pensiun, PPP DKI Jakarta Tetapkan Anies Baswedan Sebagai Capres di Pilpres 2024

Lantas apa pekerjaan rumah (PR) yang ditinggalkan Anies Baswedan yang mesti diselesaikan Heru sebagai pj gubernur?