Bawaslu Pusing Anggaran Pengawasan Pemilu 2024 Kecil, Ibaratkan Bisa Pergi tak Bisa Pulang

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja berharap, agar usulan anggaran untuk tahun 2023 dapat dicairkan penuh sebesar Rp 13 triliun.

Sebagai informasi, bahwa Bawaslu mendapat pagu indikatif untuk 2023 sebesar Rp 7 triliun.

Adapun anggaran Pemilu untuk Bawaslu sepanjang 2022 hingga 2024 sebesar Rp33,8 triliun.

“Misalnya gini kita awasi di pulau, tiba-tiba dipotong anggaran setengah, Memang ke pulau itu nggka balik lagi ke kantor? Itu kan harus diperhitungkan,” ucap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Jumat (6/1/2023).

Bagja menyampaikan, jika anggaran yang diusulkan Bawaslu hanya dicairkan sekitar separuh, nantinya dalam perencanaan yang sudah disusun untuk 2023, akan berisiko tidak berjalan sesuai rencana.

"Kan yang direncanakan itu Rp 13 triliun, bukan yang Rp 7 triliun," kata Bagja.

Menurut Bagja, Indonesia itu merupakan negara kepulauan, sehingga soal pendistribusian terkait penyelenggaraan Pemilu perlu diakomodasi.

Baca juga: Ketua Bawaslu Imbau Peserta Pemilu 2024 tak Curi Start, Kampanye Sesuai Jadwal saja

Baca juga: Kampanye Pemilu 2024 Belum Mulai, Bawaslu Sudah Catat 99 Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Parpol

“Kalau teman-teman di sini pulang, mobil mogok kenapa? Karena anggaran cuma Rp7 T, setengah lagi jalan kaki masih bisa lah, Tapi kalau disuruh berenang kan tidak boleh, Itu salah satunya,” ujar Bagja.

Selain itu, Bagja juga menyampaikan, bahwa tahun 2022, usulan anggaran Bawaslu yang sudah disepakati sebelumnya dengan pemerintah dan DPR juga tidak cair sepenuhnya.

"Dari usulan sekitar Rp 2 triliun, anggaran Bawaslu yang dicairkan hanya sekitar Rp 900 miliar," tutur Bagja.

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News