PSI Minta Pemprov DKI Jakarta Pastikan Kesiapan dalam Hadapi Potensi Banjir Pesisir atau Air Rob

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi banjir pesisir atau air rob yang terjadi pada 3-10 Januari 2023.

Hal ini sebagaimana prakiraan yang disampaikan Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG).

“Kita harus bersiap menghadapi prediksi ini dengan memastikan genangan bisa sesegera mungkin kering dan meminimalisir dampak kepada masyarakat dengan bantuan yang diperlukan,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra berdasarkan keterangannya pada Rabu (4/1/2023).

Pria yang akrab disapa Ara itu tidak ingin ada kasus pompa air yang tidak berfungsi saat dibutuhkan.

Baca juga: Air Rob jadi Alasan Pemicu Lambatnya Pembangunan Tanggul NCICD di Pesisir Jakarta

Baca juga: Warga Enggan Mengungsi Meski Sebagian Wilayah Kapuk Masih Terendam sebagai Dampak Pasang Air Rob

Baca juga: Tujuh Lokasi di Jakarta Terancam Diterjang Air Rob, Mana Saja?

Situasi ini pernah terjadi, ketika air menerjang permukiman warga pompa justru tidak berfungsi.

“Ada baiknya dilakukan inspeksi menyeluruh kesiapan pompa segera untuk memastikan kesiapannya,” ujar Ara yang juga menjadi Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Terkait dengan langkah evakuasi, Ara meminta kebutuhan dasar serta tempat pengungsian dapat tersedia di titik-titik rawan banjir.

Setidaknya kebutuhan pangan dan sanitasi dapat dengan cepat diterima masyarakat terdampak banjir.

“Kemudian tempat evakuasi juga harus ramah bagi anak-anak dan lansia,” ucap Ara.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggandeng Pemerintah Pusat untuk membangun tanggul dalam program Pembangunan Pesisir Terpadu Ibu Kota Negara atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).

Pada Selasa (3/1/2023), Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memimpin rapat dengan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas rencana ini.

BERITA VIDEO: Dinas Bina Marga Keluarkan Uang Miliaran Rupiah Hanya untuk Beli Alat Ini

“Tadi membahas NCICD, yang di dalamnya ada tanggul pantai dan tanggul laut atau istilahnya giant sea wall. Tanggul pantai ada yang menjadi kewajiban pemda dan kewajiban Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” kata Heru.

Menurut Heru, rencana pembangunan tanggul laut atau giant sea wall dalam perjalanan sejarahnya mengalami perubahan dari tahun 2007, 2011 hingga 2020.

Sejak tahun 2020, dilakukan penajaman konsep pembangunan tanggul laut tersebut.

“Konsepnya seperti apa, sekali lagi kita serahkan kepada Bappenas supaya bisa sinergi. Terkait pembiayaannya juga akan dibahas. Kalau konsep perencanaannya harus segera. Habis ini ke Bappenas, langsung FGD (Focus Group Discussion), diskusi dengan para kementerian terkait, ada Kementerian Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup. Target konsep, mungkin dua hingga tiga bulan konsep ini selesai,” jelas Heru.

Heru berujar bahwa pembangunan tanggul NCICD, baik tanggul pantai maupun tanggul laut harus segera diselesaikan untuk menjamin keamanan Kota Jakarta dari ancaman banjir rob.

Pemprov DKI terus menggenjot pembangunan tanggul pengaman pantai atau Stage A di kawasan pesisir utara Jakarta.

Tanggul pantai merupakan solusi untuk mengatasi banjir di Jakarta yang disebabkan oleh air laut pasang atau banjir rob.

Tanggul pengaman pantai rencana akan dibangun sepanjang 46,212 kilometer.

Dari jumlah tersebut yang sudah dibangun sepanjang 12,664 kilometer dan yang belum dibangun sepanjang 33,548 kilometer.

Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 11,080 kilometer akan menjadi tugas Kementerian PUPR dan sepanjang 22,468 kilometer menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.

Wilayah yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR adalah Pantai Kamal-Dadap, Cengkareng Drain, Muara Baru, Ancol Hilir, dan Kalibaru.

Sementara lokasi pembangunan yang dilakukan Pemprov adalah Kamal Muara, Muara Angke, Sunda Kelapa, Tanjung Priok, dan Kali Blencong.

Untuk Sunda Kelapa rencana dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News