Pemilu 2024

DOB Papua Terancam tak Ikut Pemilu 2024, kini KPU RI Menanti Hadirnya Perppu

Anggota KPU RI Idham Holik mengatakan DOB Papua bisa tak ikut Pemilu 2024, jika pemerin tah lipa buat Perppu Pemilu.

Penulis: Alfian Firmansyah | Editor: Valentino Verry
Tribunnews/Gita Irawan
Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan pemerintah harus segera menerbitkan Perppu Pemilu ika ingin empat wilayah di Papua ingin ikut Pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana membuat aturan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 secara khusus untuk empat daerah otonomi baru (DOB) di Papua.

Sebagai informasi, Empat provinsi baru itu terdiri dari Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Rencana tersebut akan dilaksanakan, jika pihak pemerintah tidak kunjung mengesahkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang (Perppu) Pemilu.

Komisioner KPU RI Idham Holik mengatakan, bahwa pada 6-15 Desember 2022, KPU melaksanakan tahapan pengumuman bakal dimulainya Tahapan Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD.

Adapun tahapan penyerahan dukungan itu akan dilaksanakan pada 16-29 Desember 2022.

Namun, hingga kini KPU belum mengatur pelaksanaan tahapan tersebut untuk empat DOB di Papua.

"Selama Perppu belum disahkan oleh Pemerintah, maka kami tetap mengacu pada UU Pemilu yang mencantumkan 34 provinsi," kata Idham, Senin (6/12/2022) malam.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta KPU Waspada Kendala Teknis saat Pemilu 2024, Karena Bisa Berdampak Politis

Idham menyebutkan, ketika Perppu Pemilu sudah disahkan, barulah nanti KPU mengatur dan melaksanakan tahapan Pemilu 2024 di empat provinsi baru itu.

Sementara itu, Idham menyampaikan, pihaknya berharap pemerintah segera mengesahkan Perppu tersebut, sebelum dimulainya Penyerahan Dukungan Bakal Calon Anggota DPD pada 16 Desember.

Sebab, pihaknya juga butuh waktu untuk membentuk KPU tingkat provinsi di empat DOB tersebut.

Baca juga: Bawaslu Karawang Minta Bantuan Masyarakat, Khawatir Lihat Potensi Besar Pelanggaran Pemilu 2024

"Saya sangat yakin pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR sudah mengkaji secara matang urgensi pengesahan Perppu Pemilu ini," tutur Idham.

Idham mengatakan, jika Perppu disahkan setelah tanggal 16 Desember maka KPU terpaksa membuat aturan khusus terkait pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan DPD di empat DOB tersebut.

"Kami nanti akan membuat skenario khusus atau membuat peraturan yang bersifat lex specialis," ucap Idham.

Baca berita Wartakotallive.com lainnya di Google News

 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved