Pemilu 2024

Bawaslu Karawang Minta Bantuan Masyarakat, Khawatir Lihat Potensi Besar Pelanggaran Pemilu 2024

Bawaslu Karawang ternyata waswas pada potensi pelanggaran saat Pemilu 2024, karena itu diminta bantuan dari masyarakat.

Penulis: Muhammad Azzam | Editor: Valentino Verry
Tribunnews.com
Ilustrasi - Politik uang menjadi pelanggaran yang paling sering terjadi, karena itu Bawaslu Karawang minta bantuan masyarakat untuk turut mengawasi saat Pemilu 2024. 

WARTAKOTALIVE.COM, KARAWANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karawang memprediksi Pemilu 2024 akan dipenuhi pelanggaran.

Karena itu, Bawaslu Karawang berpikir bagaimana meredam potensi pelanggaran tersebut.

Menurut Suryana Hadi Wijaya, Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Karawang, pihaknya telah menetapkan standar pengawasan partisipatif di masyarakat.

"Rentan sekali terjadi pelanggaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, maka kita tetapkan standar pengawasan melalui partisipatif masyarakat," katanya, Sabtu (26/11/2022).

Menurut Suryana, langkah itu dilakukan agar penanganan dan pencegahan untuk menciptakan Pemilu dan Pilkada Serentak yang sehat.

Menurutnya, standar pengawasan adalah bagian dari disiplin tubuh organisasi pengawas yang akan mendorong terwujudnya pemilu berintegritas.

Baca juga: KPU Wajibkan Lembaga Survei Lapor Sumber Pendanaan pada Pemilu 2024, Cegah Pembentukan Opini

Untuk itu, seluruh stakeholder, termasuk masyarakat harus turut serta berperan dalam melakukan pengawasan dalam tahapan pemilu.

“Pelanggaran dalam tahapan pemilu itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan partisipasif saat pemilu. Maka kita lakukan dengan banyak menjalin kerjasama denfan unsur masyarakat, mahasiswa hingga awak media," beber dia.

Dia meminta, apabila masyarakat menemukan tindak pelanggaran pada saat tahapan pemilu. Maka, segera melaporkan kepada Bawaslu Karawang untuk ditindaklanjuti dengan melampirkan berbagai macam bukti.

Baca juga: Pemilu 2024 Terancam tak Jurdil, DKPP Temukan Kader Parpol Jadi Anggota KPUD

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Karawang, Engkus Kusnadi menjelaskan, alur penanganan pelanggaran dilakukan mulai temuan pelaporan jika memenuhi syarat formal dan materil akan teregister untuk dilakukan klarifikasi terlebih dahulu.

“Dalam alur penanganan pelanggaran pemilu yang dilaporkan akan dilakukan kajian terlebih dahulu, untuk diketahui apakah berkas yang dilaporkan itu masuk dalam kategori pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi pemilu dan atau tindak pidana pemilu,” ucapnya.

Kemudian, kata Kusnadi, pengawas pemilu akan membuat rekomendasi berdasarkan hasil pleno setelah dilakukan kajian yang menyatakan apakah itu sebuah pelanggaran atau bukan pelanggaran.

Baca juga: Politik Identitas Jadi Ancaman yang Bayangi Pemilu 2024

Jika dalam temuan berkas laporan pelanggaran dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu. Maka, rekomendasi akan diberikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Namun, jika pelanggaran dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, rekomendasi akan didampingi kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Nah ini kami butuh partisipatif dan turut serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," katanya.

 

Baca berita Wartakotalive.com lainnya di Google News 

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved