Banggar Minta BUMD Pangan DKI Atur Strategi untuk Hadapi Ancaman Resesi Ekonomi 2023

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Badan usaha milik daerah (BUMD) dinilai belum memiliki jurus jitu untuk mengantisipasi potensi resesi ekonomi.

Karena itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menganggap, perseroan perlu menjalin sinergitas kerja antarperusahaan demi menjamin ketersediaan pangan dengan tujuan menjaga stabilitas harga.

Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Farazandi Fidinansyah mengatakan, perseroan di bidang pangan harus memiliki program kerja untuk dijadikan pedoman antisipasi ketika resesi ekonomi benar-benar terjadi di Jakarta 2023 mendatang.

Baca juga: Pecatan TNI Ruslan Buton Hadiri Aksi 411, Merasa Terpanggil karena Tak Ingin Bangsanya Terjajah

Adapun BUMD di bidang pangan itu misalnya Perumda Dharma Jaya, Perumda Pasar Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda).

“Segera dibentuk super holding pangan seperti yang dilakukan di nasional. Marwah BUMD pangan harus dikembalikan, untuk Pasar Jaya melakukan distribusi dan etalase penjualan, Dharma Jaya siapkan kebutuhan pangan hewani dan Food Station kebutuhan pangan processing. Ini diatur sehingga punya kerangka kerja yang jelas. Ini serius karena 2023 kita harus mengantisipasi resesi,” kata Farazandi dari Fraksi PAN.

Hal senada juga diungkap anggota Banggar Gembong Warsono dari Fraksi PDI Perjuangan. Gembong meminta ketiga BUMD ini segera mempersiapkan program jitu untuk memperkuat ketahanan pangan Jakarta.

Baca juga: Tatap Piala AFF 2022, Timnas Indonesia Senior Bakal Mulai Pemusatan Latihan pada Akhir November Ini

“Tolong dibuat skenario yang besar soal kedaulatan pangan kita. Buat konsep bersama-sama agar kedaulatan pangan DKI Jakarta bisa lebih kuat,” jelas Gembong.

Sementara itu Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan permohonan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp 50 miliar untuk mengantisipasi resesi.

Masing-masing yakni Rp 40 miliar untuk pembuatan cold storage dengan kapasitas 2.000 ton, dan Rp 10 miliar untuk membuat pabrik pengolahan.

Baca juga: Tetapkan 35 Raperda yang Bakal Dibahas, Bapemperda DPRD DKI Minta Jajarannya dan OPD Perkuat Sinergi

“Kami sudah merencanakan untuk membangun konstruksi untuk menjaga ketahanan pangan,” ujar Radit.

Dirut PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo, mengungkapkan pihaknya sudah mempersiapkan antisipasi resesi.

Selain fokus pada stok beras, dia juga mengaku akan menanam jagung untuk diolah menjadi pakan ternak ayam, sehingga dapat menghasilkan telur tanpa perlu mengeluarkan biaya pakan.

“Tahun depan kami mulai melakukan budidaya tanam jagung karena ini menjadi bagian dari ekosistem ketahanan pangan. Jadi dengan membuat ekosistem ketahanan pangan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan pangan untuk DKI Jakarta akan tetap stabil dan harganya tetap terkendali,” ungkapnya.

Sementara Dirut Perumda Pasar Jaya Tri Prasetyo menjelaskan pihaknya telah melakukan kontrak farming dengan sejumlah petani bawang di Brebes dan petani cabai di Jawa Timur demi menjaga kestabilan harga.

“Selain itu pusat distribusi kami di pasar induk juga menjadi fokus untuk dilakukan revitalisasi. Mudah-mudahan pembangunannya di bulan November ini,” jelasnya. (faf)