Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Berharap Penanganan Banjir Tahun Depan Bisa Berjalan Efektif

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta mengritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, rancangan senilai Rp 85,57 triliun belum mumpuni menangani tiga program prioritas, salah satunya penanggulangan bencana banjir.

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2023 perlu dirasionalisasi.

Harapannya, anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan bisa berjalan efektif.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Prasetyo mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.

Baca juga: DPRD Kabupaten Bogor Dorong Anggaran Rp 6 Miliar untuk Beli Obat dari Pos APBD 2023

Baca juga: Komisi II DPRD Kota Bogor Dorong APBD 2023 Berpihak kepada Koperasi dan UMKM

Baca juga: Ketua DPRD DKI Jakarta Koordinasi dengan Heru Budi Hartono Buntut Dugaan Konflik Internal Jakpro

Prasetyo menyoroti, begitu banyak kegiatan penanggulangan banjir yang harus dikerjakan pemerintah daerah.

“Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali,” ujar Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan berdasarkan keterangannya pada Selasa (1/11/2022).

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi, menjadi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan.

Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para Wali Kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasaahan secara permanen,” kata Khoirudin.

BERITA VIDEO: Dishub DKI Gelar FGD Pengaturan Jam Kerja

Khoirudin berharap seluruh Wali Kota dan Bupati dapat membuat terobosan baru yang dapat merealisasi target penyurutan genangan air maksimal enam jam.

Mereka juga harus membuat rencana pelebaran ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada para usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran.

“Harapannya keluhan masyarakat terhadap banjir sudah tidak sekenceng hari ini. Lalu mengadakan pelatihan yang bukan hanya seremonial, tapi tidak difikirkan tindaklanjut setelahnya. Itu yang kita sayangkan, harus kita kawal dari awal perencanaan sampai betul-betul mereka bisa berusaha sendiri,” tutur Khoirudin.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD DKI Jakarta Matnoor Tindoan juga menilai anggaran Rp 1,2 miliar sangat tidak masuk akal untuk melakukan pencegahan apalagi mengatasi banjir yang menjadi langganan sejumlah warga Ibu Kota.

Bahkan, politisi PPP ini menyoroti masih lemahnya pengawasan Pemkot di wilayah tersebut yang mengakibatkan sulitnya melakukan mitigasi.  

“Saya tidak melihat pemerintah DKI ini konsisten terhadap penanggulangan banjir, karena pada sisi lain pencegahannya sangat lemah dilakukan. Semestinya daerah tangkapan air dipertahankan, tapi ini kan tidak. Contohnya di daerah tangkapan air dari taman mini ke monumen pancasila sakti  sepanjang lima kilometer sekarang jadi gedung pertemuan, dan showroom,” ungkap Matnoor.                                                                                    

Anggota Banggar lainnya, Yusriah Dzinnun juga mempertanyakan kematangan perencanaan Pemprov dalam memporsikan anggaran untuk antisipasi dampak resesi ekonomi.

Sebab menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta Utara memiliki angka kemiskinan paling tinggi yakni 7,24 persen, namun mendapat porsi anggaran paling kecil dari wilayah lain.

“Jadi artinya angka miskin dan mendekati miskin di Jakarta Utara lebih besar daripada daerah lain, tetapi mendapatkan proporsi yang lebih sedikit ketimbang daerah lain. Saya mempertanyakan bagaimana sebetulnya keberpihakan teman-teman dari Jakarta Utara terhadap angka UMKM dan dalam rangka penanggulangan krisis resesi ekonomi,” kata Yusriah dari Fraksi PKS.