PDIP Tegur Ganjar Pranowo Secara Lisan, Pernyataannya Siap Ditugaskan Dianggap Timbulkan Multitafsir

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPP PDIP menegur Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara lisan, atas pernyataannya menyatakan siap jika ditugaskan untuk bangsa dan negara.

"Jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Ganjar sebagai kader," kata Ketua DPP PDIP Komaruddin Watubun di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2022).

Komaruddin mengatakan, pernyataan Ganjar menimbulkan multitafsir di kalangan masyarakat.

"Meskipun tidak melanggar, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir kepada publik," ujarnya.

Komaruddin menegaskan, penegakan sanksi terhadap kader PDIP tak pandang bulu, termasuk soal Dewan Kolonel.

"Sama seperti jatuhkan sanksi pada teman-teman yang menamakan diri seperti Dewan Kolonel," ucapnya.

Baca juga: DAFTAR 13 Obat Sirup yang Aman Digunakan Sepanjang Sesuai Aturan Pakai Menurut BPOM

Ganjar berada dalam ruangan bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.

Dalam konferensi pers dengan awak media selepas pertemuan, Hasto yang didampingi Ganjar, menyinggung soal penegakkan disiplin partai.

"Tapi ada perspektif lain, yaitu penegakkan disiplin partai, mengapa itu penting? Karena partai ini dibangun dengan cita-cita besar," kata Hasto dalam konferensi pers dikutip dari live streaming Kompas TV, Senin.

Baca juga: Pasien Pertama Omicron XBB di Indonesia Wanita Berusia 29 Tahun, Positif Usai Pulang dari Lombok

Hasto menegaskan, fungsi penegakan disiplin berlaku bagi seluruh anggota dan kader partai tanpa terkecuali.

Dalam penegakan disiplin partai, PDIP mengacu pada asas equal treatment atau perlakuan yang sama rata.

"Fungsi penegakkan disiplin dijalankan bagi seluruh anggota partai tanpa kecuali, semua ada equal treatment," terangnya.

Baca juga: Varian Baru Muncul, Pemerintah Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 pada Awal 2023

Hasto menegaskan, persoalan sosok calon presiden dan calon wakil presiden adalah hak prerogatif Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri.

"Terkait capres dan cawapres, itu merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Sukarnoputri," tegas Hasto. (Fersianus Waku/Danang Triatmojo)