Mahfud MD Sebut TGIPF Tidak Bisa Paksa Ketua Umum PSSI Iwan Bule Mundur

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Meski Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF Kanjuruhan sudah mengutarakan PSSI harus bertanggung jawab, namun mereka tetap tidak bisa menghentikan Ketua Umum PSSI Iwan Bule. 

Ketua TGIPF yang juga Menkopolhukam Mahfud MD mengutarakan bahwa pihak TGIPF hanya bisa memberikan temuan dan rekomendasi kepada Presiden atas insiden tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 suporter sepak bola dan aparat polisi. 

Sementara kata Mahfud MD, untuk pemberhentian kepengurusan PSSI sepenuhnya hanya bisa dilakukan oleh asosiasi sepak bola Indonesia tersebut. 

Apabila pemerintah ikut campur dalam pemecatan pengurus PSSI, maka hal itu melanggar kode etik sepak bola dunia. 

“Kita tidak bisa memaksa mereka berhenti secara hukum. Pemberhentian adalah mekanisme PSSI yang tidak bisa diintervensi,” jelas Mahfud MD. 

Maka dari itu kata Mahfud MD, keputusan dari temuan TGIPF ialah PSSI harus bertanggung jawab secara moral dan etik. 

Dimana, apabila pengurus PSSI masih memiliki moral dan etik maka langkah mundur dari organisasi tersebut bisa menjadi bentuk dari tanggung jawab. Hal itu kata Mahfud MD bisa terjadi di organisasi manapun. 

Baca juga: Soal Tragedi Kanjuruhan dan Desakan Pengurus PSSI Mundur, Erick Thohir: Jangan Salah-salahan

“Toh kalau mereka melakukan langkah karena tanggung jawab moral dan etik, termasuk mundur, di organisasi mana pun bisa. Maka kita bilang tanggung jawab moral, bukan tanggung jawab hukum,” bebernya. 

Diketahui dalam salah satu kode etik FIFA pemerintah dilarang ikut campur dalam kepengurusan asosiasi sepak bola Indonesia. 

Apabila ketahuan, maka sanksi pembekuan dari FIFA terhadap sepak bola Indonesia akan terjadi. 

Hal itu seperti yang dialami Indonesia pada 30 Mei 2015 lalu. Saat itu, Kemenpora membekukan PSSI karena dualisme di dalamnya. 

Akbitnya FIFA mencabut keanggotaan PSSI selaku federasi sepak bola Indonesia.

Lalu, FIFA melarang timnas mapuun klub Indonesia mengikuti kompetisi internasional di bawah naungan FIFA dan AFC. 

Selain itu, setiap anggota dan ofisial PSSI tidak bisa mengikuti program pengembangan, kursus, atau latihan dari FIFA dan AFC selama sanksi belum dicabut.