Indosiar Bantah Menolak untuk Memajukan Jadwal Pertandingan Arema FC Kontra Persebaya Surabaya

Namun, diperoleh informasi bahwa PSSI berencana akan menggelar kembali kompetisi sepak bola kasta tertinggi di Tanah Air itu.

Hal itu terungkap pada rapat yang diikuti PSSI bersama perwakilan FIFA, AFC, Polri, dan beberapa Kementerian.

Pada rapat itu terpampang adanya jadwal rencana bergulirnya kembali Liga 1 pada akhir November mendatang.

"Tentative full come back Liga 1, 25-26 November," tulis dalam materi rapat di Hotel Fairmont, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Selain rencana jadwal Liga 1 bergulir, materi rapat tersebut juga menampilkan time line kinerja PSSI dalam satgas transformasi sepakbola Indonesia.

Seperti diketahui, rapat yang diadakan ini dilakukan dalam upaya pembentukan satgas transformasi.

BERITA VIDEO: Banjir Setinggi Lutut Orang Dewasa di Komplek Taman Asri, Ciledug

Iriawan menjelaskan bahwa satgas transformasi lebih membahas mengenai rencana kerja dan apa saja yang akan dilakukan kedepan untuk pembenahan sepakbola Indonesia.

Termasuk, salah satunya adalah soal keamanan yang berada di bawah naungan Polri.

"Perlu kami sampaikan, rapat hari ini adalah pertemuan kita semua. Ada diskusi time line dan action plan, dan ini pernyataan bersama," kata Iriawan.

"Tentunya untuk Polri, terkait sinkronisasi aturan FIFA dan SOP Polri nanti akan ada rapat lanjutan mengenai sinkronisasi antara FIFA dan aturan yang dimiliki Pori," jelas Iriawan.

Selain Polri, sinkroniasai juga dilakukan kepada Kemenpora tang tentunya pasti terkait olahraga.

Kemudian, PUPR terkait arahan Preesiden ausit semua Stadion.

"Perlu kami sampaikan pemaparan dari PUPR. Tadi, pak menteri saat ini sedang berada di lapangan untuk memastikan apa arahan Presiden terkait standarisasi untuk stadion-stadion dalam pertandingan olahraga. Di sebelah saya adalah ahli dalam bidang stadion yang telah bekerja 20 tahun di FIFA," ujar Iriawan.

Kemudian dari Kemendagri terkait kepemilikan stadion akan didiskusikan, karena stadion-stadion itu rata-rata milik pemerintah daerah.