Calon Panglima TNI

Dianggap Tarik Kembali TNI ke Politik Praktis, Bekas KSAL Usul Calon Panglima Tak Perlu Diuji DPR

Ia menjelaskan, saat reformasi, TNI harus melepas dwi fungsinya (saat itu dwi fungsi ABRI) dan tidak lagi masuk ke dalam politik praktis serta kembali

Editor: Yaspen Martinus
tni.mil.id
Bekas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh mengusulkan, calon Panglima TNI tidak perlu menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di DPR. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bekas Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh mengusulkan, calon Panglima TNI tidak perlu menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test di DPR.

Menurut Bernard, fit and proper test calon Panglima TNI di DPR berpotensi menarik TNI ke dalam politik praktis.

Ia menjelaskan, saat reformasi, TNI harus melepas dwi fungsinya (saat itu dwi fungsi ABRI) dan tidak lagi masuk ke dalam politik praktis serta kembali ke barak.

Tapi di samping itu, kata dia, Undang-undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 mewajibkan Panglima TNI harus melakukan fit and proper test di DPR.

Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertajuk Setelah 77 Tahun TNI: Diskursus Sipil-Militer dan Tantangan Demokrasi di Pemilu 2024 yang disiarkan di kanal YouTube PARA Syndicate, Kamis (6/10/2022).

"Menurut pandangan saya secara sengaja atau tidak sengaja, menarik kembali (TNI) ke dalam politik praktis."

Baca juga: Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Ayah dan Ibu Brigadir Yosua, Kamaruddin Simanjuntak: Sudah Terlambat

"Kenapa? DPR adalah representasi dari partai politik. Dari berbagai partai politik."

"Pasti suka tidak suka, ini si calon jenderal, atau yang ingin jadi panglima bisa terjebak dengan kepentingan-kepentingan partai politik," tuturnya.

Bernard juga tidak memungkiri ada satu atau dua prajurit terutama perwira TNI yang disebutnya sebagai petualang politik.

Baca juga: Dua Polantas Polda Papua Barat yang Ejek dan Jilat Kue Ultah TNI Terancam Dipecat

Biasanya, kata Bernard, hal tersebut dilakukan untuk mencari posisi dengan mendekati partai politik, terutama partai yang berpengaruh meskipun hal tersebut perlu pembuktian lebih lanjut.

"Tapi inilah yang saya mau katakan, karena adanya persyaratan-persyaratan ini, partai politik masih memiliki kekuatan untuk menentukan person-person, atau pejabat-pejabat TNI," papar Bernard.

Ia pun berpendapat perihal perlu tidaknya kembali ke Undang-undang Dasar 1945, guna mereorganisasi TNI sehingga menjadi alat pertahanan yang sejati.

Baca juga: TIGA Pelanggaran Dua Polantas Pengejek TNI Menurut IPW, Bikin Citra Polri Makin Terpuruk

Apabila hal tersebut perlu, kata dia, maka menurutnya calon panglima TNI tidak perlu lagi melalui proses fit and proper test di DPR.

Ia pun mengajak agar militer aktif fokus mengerjakan fungsi dan tugasnya sebagai alat pertahanan, dan para elite politik melaksanakan fungsi dan tugas mereka dalam masalah politik.

Dengan demikian, kata dia, keduanya tidak perlu saling menarik apalagi ikut campur yang terlalu mendalam di antara keduanya.

Baca juga: Pengadaan 100 TV untuk Ruang Kerja Wakil Rakyat Senilai Rp1,5 Miliar, Sekjen DPR: Salah Itu, Ngaco

"Bahwa ada peluang setiap saat, atau kita butuhkan atau sesuai jadwal, itu kan ada ruang dalam RDP (rapat dengar pendapat) namanya, itu bisa menyeleraskan atau menanyakan ini kenapa, ini maksudnya apa, bukan saling menyalahkan."

"Karena kalau kita ikuti RDP begitu, seakan DPR Komisi I ini atasannya TNI. (TNI) Dimarah-marahi, disalah-salahkan, padahal ini kan mitra," bebernya. (Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved