Penutupan Pelabuhan

Dampak Penutupan Pelabuhan KCN Marunda, Sekitar 2.000 Orang Menganggur

Pencabutan izin terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) di Marunda, Jakarta Utara, sejak Juni 2022 lalu berdampak 2.000 orang menganggur.

Istimewa
Dampak penutupan terminal pelabuhan KCN di Marunda, Jakut, sekitar 2.000 orang kehilangan pekerjaannya atau menganggur. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Koordinator Pengguna Jasa Pelabuhan (Penjaspel) Munif menyatakan lebih dari 2.000 orang menganggur akibat pencabutan izin lingkungan bongkar muat terminal pelabuhan Karya Citra Nusantara (KCN) di Marunda, Jakarta Utara, sejak Juni 2022 lalu.

“Ini sudah tiga bulan, dan kami sebagai usaha pelayaran, truking, buruh bongkar muat, usaha penyewaan alat berat, semuanya sangat terdampak. Bahkan sekarang sudah banyak pegawai yang kami rumahkan karena sudah tidak sangup dan tak kuat bayar honor lagi. Antrian kapal juga terjadi, bahkan ada yang sampai menunggu sandar 15 hari," ujar Munif dalam keterangannya, Rabu (5/10/2022).

Menurutnya para pemilik barang yang terdampak langsung antara lain diantaranya terdiri dari PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Siam Cement Group, PT Holcim Indonesia Tbk, PT Waskita Beton Precast, PT Pembangunan PerumahanTbk , PT Bayan Resouces Tbk, PT  Wika Beton Tbk , Project Toll Sumatera, PT Pionir Beton Industri , PT Sinar Sakti, PT Bina Karya Prima, PT Indo Barat Rayon, PT Indo Rama, PT South Pacific Viscose, dan PT Mayora Tbk.

Baca juga: Kemenkomarves Apresiasi Penanaman Mangrove oleh PT KCN di wilayah Pelabuhan Marunda

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta melalui Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mencabut izin lingkungan PT KCN karena dugaan pencemaran batubara.

Hal ini berdampak pada penghentian seluruh kegiatan bongkar muat sejak 3 bulan lalu hingga hari ini.

Munif menuturkan, KCN telah memenuhi hampir seluruh syarat administratif dari DLH, namun sampai saat ini pencabutan usaha tersebut masih berlaku. 

Baca juga: Perjanjian Damai PKPU PT KCN Disahkan, Majelis Hakim Minta Semua Pihak Hormati Keputusan

“Tapi, setelah sekarang persyaratan dipenuhi, dan sudah 95 persen, karena hanya kurang tembok saja, kenapa  (DLH) masih saja tidak memberi izin kembali supaya terminal KCN bisa operasi,” tegas Munif.

Dia mengaku heran dengan masalah ini. "KCN itu perusahaan yang sahamnya dimiliki juga oleh Pemda DKI Jakarta (lewat KBN), kenapa Dinas LH sampai mencabut ijin, bukan membinanya," katanya.

Munif meminta pihak Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara tak lepas tangan. "Sebab kantor inilah yang mencabut izin lingkungan tersebut. Makanya jangan mengalihkan persoalan ini ke institusi lain, tanpa memberi solusi," katanya.

Menurut Munif, Panjaspel akan mengajukan dialog kepada DLH DKI untuk bersama-sama menemukan jalan keluar, agar para pengguna pelabuhan tidak terus merasa dirugikan akibat sanksi ini.

“Tanggal 5 Oktober 2022 hari ini, kami diundang DLH untuk membahas masalah KCN lagi. Jika tak juga ada hasil konkret mengenai dibukanya kembali operasi KCN, Penjaspel akan demo,” tegasnya.

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved