Breaking News:

Berita Nasional

Perjanjian Damai PKPU PT KCN Disahkan, Majelis Hakim Minta Semua Pihak Hormati Keputusan

Perjanjian Damai PKPU PT KCN Disahkan,Hakim Minta Semua Pihak Hormati Keputusan. Namun, pihak Pemohon tetap melayangkan kasasi kecewa dengan keputusan

istimewa
Barang Bukti Uang Pembayaran Kreditur Senilai Rp 14 Miliar Dihadirkan Pihak PT KCN di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Senin (11/5/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengesahkan perjanjian perdamaian antara debitur PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (24/7/2020).

Terkait hal tersebut, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) KCN dinyatakan selesai dan mengikat para pihak.

Sidang putusan pengesahan PKPU dihadiri oleh Pengurus PKPU Patra M Zen, Direktur Utama PT KCN Widodo Setiadi didampingi Kuasa Hukum KCN Agus Trianto, dan kuasa dari pemohon.

Sidang diketuai oleh Hakim Robert, Hakim Anggota Desbenneri Sinaga dan Hakim Anggota Dulhusin.

Dalam persidangan, Hakim Robert membacakan pertimbangan majelis terkait perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara debitur KCN dengan para kreditur sesuai syarat dan ketentuan.

Sehingga, tidak ada alasan majelis hakim untuk mengesahkan perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Hakim Robert mengatakan, menimbang mengacu ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU, bahwa hasil pemungutan suara proposal rencana perdamaian debitur PT KCN dan kreditur yang hadir menyetujui proposal perdamaian sebanyak 88,43 persen.

Brigjen Prasetijo Utomo Bantah Terima Uang Dalam Pembuatan Surat Jalan Joko Tjandra

“Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat forum dalam pengambilan suara untuk persetujuan perdamaian telah mengikat para pihak dan sah menurut hukum,” kata Robert.

Setelah mendengarkan laporan Hakim Pengawas, Pengurus PKPU, kreditur dan debitur, diketahui tidak ditemukan alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 ayat (2) UU 37/2004.

“Oleh karenanya, pengadilan wajib mengesahkan perdamain tersebut. Dengan adanya putusan pengesahan perjanjian perdamaian, maka secara hukum PKPU berakhir. Menghukum debitur dan kreditur untuk menaati isi perdamaian tersebut,” ujarnya.

Gabung Koalisi Tertata Adil Sejahtera, PKS Tak Lagi Ngotot Sodorkan Kadernya Dalam Pilkada Depok

Halaman
123
Editor: Dwi Rizki
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved