DPR Copot Hakim MK Aswanto, Mahfud MD Bilang Pemerintah Tidak Bakal Ikut Campur

Mahfud mengaku tidak tahu bagaimana mekanisme di DPR sehingga Aswanto diberhentikan.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Menkopolhukam Mahfud MD menilai diberhentikannya Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan ranah DPR. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menkopolhukam Mahfud MD menilai diberhentikannya Aswanto sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan ranah DPR.

"Di undang-undang itu kan ada tiga kamar, MK itu dari DPR, pemerintah, dan dari MA."

"Dan MA bikin surat karena ada perpanjangan ini akan diteruskan, tapi DPR menanggapi dengan menarik," ujar Mahfud di Lubang Buaya, Jakarta, Sabtu (1/10/2022).

Mahfud mengaku tidak tahu bagaimana mekanisme di DPR sehingga Aswanto diberhentikan.

"Saya enggak akan ikut campur, tetapi yang pemerintah sendiri tentu kita akan mempelajari. Kan ada tiga di situ dari pemerintah," jelasnya.

Kata Mahfud, pemerintah akan membuat mekanisme pergantian hakim MK yang dipilih pemerintah.

Baca juga: Putra Bungsu Putri Candrawathi yang Masih Balita Bakal Diasuh Neneknya yang Berumur 82 Tahun

"Kalau di DPR mekanismenya saya tidak tahu, di MA juga saya tidak tahu."

"Yang pemerintah akan kita olah agar tidak terjadi kejutan-kejutan," paparnya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR menyetujui Sekretaris Jenderal Guntur Hamzah disahkan menjadi hakim MK menggantikan Aswanto.

Baca juga: Pesan Putri Candrawathi Sebelum Ditahan kepada Anak-anaknya: Belajar yang Baik dan Gapai Cita-cita

Sekjen MK itu menggantikan Aswanto yang masa jabatannya tidak diperpanjang.

Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Dasco mengatakan keputusan itu berdasarkan rapat internal yang digelar oleh Komisi III DPR, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Masa Berlaku Paspor Kini Diperpanjang Jadi 10 Tahun

"Pimpinan DPR RI telah menerima surat dari Komisi III DPR RI nomor B101 tanggal 29 September 2022."

"Permohonan penjadwalan yang menindaklanjuti hasil rapat pimpinan DPR RI tanggal 29 September melalui surat pimpinan DPR nomor R45 tanggal 23 September, perihal penyampaian hasil rapat pimpinan Komisi III DPR RI."

"Selanjutnya melakukan rapat internal pada 28 September 2022."

Baca juga: Aparat Tembak Mati Askar Alias Pak Guru, Kelompok Teroris MIT Poso Kini Sisa Satu Orang

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved