Jokowi Ingatkan agar APBN Bisa Dieman-eman, SKI Sarankan Pemerintah Tunda Mega Proyek Infrastruktur
Sekjen SKI Raharja Waluya Jati tanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal APBN diharapkan untuk dihemat, mengingat kondisi ekonomi dunia masih gelap.
WARTAKOTALIVE.COM - Saat situasi dunia penuh gejolak dan terancam resesi global, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) keluarkan pernyataan.
Pernyataan Presiden Jokowi itu berisikan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap berhati-hati, dalam kelola anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Presiden Jokowi juga meminta agar setiap uang di APBN ‘dieman-eman’ alias dihemat.
Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) menilai, pernyataan Presiden tersebut merupakan 'peringatan tanda bahaya' terkait beratnya beban ekonomi yang harus dipikul negara saat ini.
Bagi kelompok masyarakat pendukung Anies Baswedan itu, arahan Jokowi agar Sri Mulyani melakukan penghematan guna menjaga agar APBN 'tidak oleng', harus disertai dengan upaya yang lebih serius untuk menunjukkan sense of crisis.
"Presiden harus berani umumkan penundaan berbagai mega proyek infrastruktur dan persiapkan jaring pengaman sosial lebih baik bagi warga sebagai antisipasi resesi" ujar Sekjen SKI Raharja Waluya Jati, Jumat (30/9/2022) dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Jati, pemerintah perlu mengurangi glorifikasi atas proyek-proyek strategis nasional karena yang ditunggu-tunggu rakyat saat ini adalah inovasi kebijakan.
Hal tersebut untuk menjamin agar akses rakyat terhadap barang-barang kebutuhan pokok yang murah selalu terjaga.
"Di kegiatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) yang difasilitasi SKI di beberapa provinsi, rakyat mengeluhkan kenaikan harga-harga saat pendapatan mereka belum membaik."
"Pemerintah seyogyanya menjelaskan secara transparan mengenai situasi keuangan kita disertai tawaran solusi inovatif untuk mengatasinya,” lanjutnya.
Jati menambahkan, sense of crisis yang ditunjukkan oleh pemerintah juga akan berperan positif dalam membentuk kesiapan warga menghadapi kondisi ekonomi yang diperkirakan bakal makin sulit.
”Dalam menghadapi resesi yang diprediksi terjadi tahun depan, warga perlu memperkuat modal sosial, menjaga keguyuban, saling bergotong-royong untuk meringankan beban hidup di antara mereka,” kata Jati.
Di samping tekankan perlunya sense of crisis, SKI juga menyerukan kepada elit politik agar jadikan resesi global sebagai momentum untuk meminimalisasi perbedaan politik dan menjaga persatuan.
Salah satunya, melalui konsensus untuk melaksanakan proses Pemilu dan Pilpres 2024 secara jujur dan adil.
"Keberhasilan bangsa-bangsa dalam mengatasi krisis ditentukan oleh kemampuan mereka bersatu. Pemilu 2024 diselenggarakan secara jujur dan adil akan memudahkan penyembuhan luka politik, sehingga sesudahnya kita bisa bersatu lebih kuat" kata Jati.
Karena itu, kata Jati, para pemangku kepentingan politik harus bisa bekerjasama untuk menghentikan kegiatan penyebaran narasi dan opini yang membelah masyarakat, yang dilakukan kelompok-kelompok pendengung (buzzer) di media massa, maupun medsos.
