Pilpres 2024

Elite Demokrat Bilang Ada Invisible Hand Jegal Anies Jadi Capres, Waketum PAN: Mission Imposible

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman menduga ada pihak yang ingin menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, maju di Pilpres 2024.

Editor: Yaspen Martinus
Warta Kota/Indri Fahra Febrina
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta elite Partai Demokrat tak membangun opini seakan-akan ada teror politik menjegal Anies Baswedan jadi capres 2024. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi meminta elite Partai Demokrat tak membangun opini seakan-akan ada teror politik menjegal Anies Baswedan jadi capres 2024.

Pernyataan Viva ini menanggapi ujaran Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kabur Harman, yang menduga ada pihak ingin menjegal Gubernur DKI Jakarta itu maju di Pilpres 2024.

"PD janganlah membangun opini bahwa seakan-akan ada teror politik melalui gerakan penjegalan seseorang yang berniat maju di pilpres, yang memakai invisible power, invisible hand, atau istilah dramatis lainnya."

Baca juga: Pasien Pertama Cacar Monyet di Indonesia Sembuh Setelah Dua Minggu Isoman di Rumah

"Bagaimana mau dijegal? Lah, dari partai politiknya juga belum mengumumkan siapa nama yang akan diusung di Pilpres 2024" kata Viva, Sabtu (17/9/2022).

Menurutnya, saat ini hanya ada tiga poros yang secara matematis dapat lolos memenuhi persyaratan presidential threshold 20 persen kursi DPR, sesuai pasal 222 UU 7/2017, yaitu KIB, PDIP, dan koalisi Gerindra-PKB.

"Tiga poros ini belum secara resmi mengumumkan nama-nama paslon capres-cawapres di Pilpres 2024. Masih cair dan dinamis."

Baca juga: Waketum Partai Demokrat: Ada Genderuwo Ingin Menjegal Anies Baswedan Jadi Calon Presiden

"Yang belum menentukan koalisinya adalah NasDem, PD, dan PKS," beber Viva.

Dengan kondisi demikian, Viva menuturkan masih ada waktu bagi parpol melakukan percepatan koalisi, atau bergabung, berkolaborasi, atau bersinergi untuk memenuhi persyaratan presidential threshold.

"Satu hal, persoalan pencalonan di pilpres adalah domain partai politik, bukan kewenangan lembaga eksekutif," paparnya.

Baca juga: Makan Banyak Biaya Ganti Alat Peraga, Megawati Usulkan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tak Diubah

Viva menjelaskan, meski tergabung dalam gerbong koalisi pemerintahan, partai-partai politik memutuskan secara independen dalam menentukan koalisi.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved