BEM Nusantara Minta Pemerintah Segera Atur BBM Bersubsidi Tidak Dikonsumsi Orang Kaya

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA- BEM Nusantara mengadakan FGD yang dilakukan secara hibrid dengan tema "Membongkar Persoalan Di Balik Kenaikkan BBM", Jumat (15/9/2022) sore.

Kegiatan secara offline diadakan di Universitas Gajayana (Uniga), Malang, Jawa Timur.

Para mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera merampungkan regulasi yang mengatur teknis penjualan BBM bersubsidi agar tidak bisa diakses orang kaya.

Sekretaris Pusat BEM Nusantara, Reja Anggara mengatakan BBM bersubsidi yang sebenarnya diperuntukkan bagi orang tak mampu ini sebagian besarnya jelas dinikmati oleh masyarakat kategori kaya.

"Kita tahu banyak orang menengah ke atas menggunakan bahan bakar yang bersubsidi, maka dari itu juga pihak Pertamina harus berkolaborasi dengan Pemerintah bagaimana menentukan juknisnya (penjualan dan penggunannya)," kata Reja usai diskusi.

Baca juga: Hilirisasi Hingga Kehadiran Pemerintah Daerah Faktor Pendorong Petani Pertahankan Lahan

Regulasi yang mengatur distribusi BMM bersubsidi saat ini belum diterapkan. Regulasi itu tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).

Menurut Reja, penggunaan BBM bersubsidi juga menjadi alasan yang logis bagi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM. Disamping penyesuaian harga BBM ini dikarenakan adanya ekonomi global yang tak menentu dan dampak dari perang di Eropa yang menyebabkan harga minyak dunia melambung tinggi.

Harga minyak dunia yang melambung tinggi ini membuat Pemerintah harus menaikkan subsidi pembeliaan BBM demi tercapainya kebutuhan BBM di dalam negeri. Akibat dari subsidi ini, beban subsidi pada APBN membengkak.

Baca juga: Juara Olimpiade London 2012, Citra Febrianti Harus Mengunggu 10 Tahun Dikalungkang Medali Perak

Reja menyatakan langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM kepada masyarakat secara langsung melalui Bansos merupakan hal yang realistis.

"Kita harus berpikir realistis bahwa ketika hal ini akan disubsidi lagi, maka akan membebani hutang negara dan kemudian juga APBN kita jebol. Dan untuk mengambil (kebijakan) hutang (demi subsidi BBM) kita tidak rekomendasikan kepada Pemerintah," ujar Reja

Pemerintah telah berusaha memberikan bantuan sosial (Bansos) untuk masyarakat tak mampu sebagai bantalan sosial meredam dampak penyesuaian harga BBM. Bantuan sosial itu di antaranya bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan angkutan umum.

Reja kembali menegaskan pihaknya akan terus mengawal pemberian bansos agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyalahgunaan.

"BEM Nusantara akan mengawal dan mengawasi daripada pengalihan subsidi BBM yang diberikan Pemerintah kepada masyakat agar tepat sasaran," tegasnya.

Sebagian Artikel ini telah tayang di SuryaMalang.com dengan judul BEM Nusantara Gelar FGD Bongkar Persoalan di Balik Kenaikkan BBM