LSM Rekan Menilai Pelayanan Kesehatan di Jakarta Semakin Optimal Selama Anies Baswedan Berkuasa

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia menilai, pelayanan kesehatan di Ibu Kota selama Anies Baswedan berkuasa menjadi Gubernur sudah semakin optimal.

Bahkan keluhan layanan kesehatan yang diterima Rekan Indonesia merosot dibanding kepemimpinan kepala daerah sebelumnya.

Ketua Rekan Indonesia DKI Jakarta Martha Tiana Hermawan mengatakan, jelang Anies pensiun pada 16 Oktober 2022 mendatang, pihaknya hanya menerima 1.301 keluhan.

Paling banyak, masyarakat mengeluh tentang rujukan, yaitu keluarga pasien diminta mencari sendiri rumah sakit oleh fasilitas kesehatan asal yang mencapai 863 keluhan.

“Bandingkan dengan Gubernur sebelumnya yaitu Jokowi yang berkuasa selama dua tahun, terdapat 3.421 keluhan. Terbanyak adalah keluhan ditolak oleh RS yaitu 1.672 keluhan,” kata pria yang akrab disapa Tian, Kamis (15/9/2022). 

Angka ini, kata dia, bahkan meningkat saat kepemimpinannya diteruskan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sekitar tiga tahun berkuasa, terdapat 5.231 keluhan yang dilaporkan Rekan Indonesia, dan terbanyak adalah penolakan di RS, antrean yang lama, dan pejabat Dinkes yang sulit dihubungi.

Baca juga: Bantu Pelayanan Kesehatan, Mobil Dinas Operasional Kelurahan Pademangan Timur Disulap Jadi Ambulans

“Secara umum, pelayanan kesehatan di DKI Jakarta sekarang mengalami banyak perubahan yang menuju optimalisasi," ujarnya.

"Mulai dari peningkatan fasilitas kesehatan, di mana RSUD di DKI banyak mengalami penambahan pelayanan dan juga kekhususan spesialisasi,” imbuh Tian.

Selain itu, rumah sakit yang dikelola pemerintah daerah juga itu juga meningkatkan layanan makan pasien yang variatif dan modern dengan tetap menjaga kualitas gizi masakan.

Baca juga: Terapkan Rujukan Horizontal Guna Optimalisasi Pelayanan Kesehatan di FKTP

Karena itu, Tian menganggap Anies telah berhasil mereformasi pelayanan kesehatan di DKI Jakarta, sehingga masyarakat semakin banyak yang terlayani dengan baik.

“Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan reformasi pelayanan kesehatan dan transformasi digital di seluruh unit kesehatan yang ada di Jakarta, meliputi RS, puskesmas, laboratorium, dan Dinas Kesehatan patut diapresiasi,” ungkap Tian.

Selain itu, Anies juga berkomitmen memenuhi hak atas jaminan kesehatan warga DKI Jakarta.

Saat sebelumnya, kata dia, warga Jakarta yang terlindungi BPJS Kesehatan mencapai 73-75 persen, namun sekarang sudah semakin banyak karena pemerintah daerah mengalokasikan dana mencapai Rp 2,1 triliun.

Sayangnya harapan Anies untuk menjamin biaya kesehatan seluruh warga DKI lewat BPJS Kesehatan masih terbentur dengan Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Regulasi itu membatasi warga DKI yang menunggak premi BPJS untuk mendapat jaminan kesehatan dari pemerintah.

“Mereka tetap diwajibkan melunasi tunggakannya, padahal mereka menunggak akibat turunnya penghasilan didapat warga karena Covid-19,” jelasnya.